Rakor Penanganan Banjir, Eva Dwiana: Pemkot Sudah Lakukan Langkah Darurat

Teraslampung.com, Bandarlampung  — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi penanganan banjir yang melanda Kota Bandar Lampung, Senin, 9 Maret 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.

Rapat ini digelar menyusul banjir besar pada Jumat, 6 Maret lalu, yang merendam puluhan titik di Bandar Lampung.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat hujan berintensitas ekstrem menyebabkan genangan di kawasan permukiman dan jalan, serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian material.

Marindo mengatakan penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurut dia, persoalan ini membutuhkan kerja sama lintas wilayah karena aliran air melintasi batas administratif.

“Penanganan banjir di Bandarlampung harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah kabupaten di wilayah hulu seperti Lampung Selatan dan Pesawaran,” kata Marindo dalam rapat tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung, Mukhlis Basri, menyoroti perlunya evaluasi sistem aliran air. Ia mengusulkan agar pembuangan air diarahkan lebih langsung ke muara sungai atau laut guna mengurangi beban drainase di dalam kota.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan pemerintah kota telah melakukan langkah darurat. Ia menyebut perbaikan talud, pengerukan sungai, serta pendataan warga terdampak terus dilakukan.

“Kami sudah bergerak melakukan penanganan darurat, tetapi dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai sangat kami butuhkan, terutama untuk rencana peninggian tanggul,” ujar Eva.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Roy Panagom Pardede, mengatakan pihaknya menyiapkan langkah jangka pendek dan panjang. Upaya yang akan dilakukan antara lain normalisasi sungai dan peninggian tanggul di titik-titik rawan.

Dalam rapat tersebut, sejumlah langkah strategis disepakati, di antaranya penyusunan masterplan pengendalian banjir terpadu dari hulu ke hilir, pembangunan kolam retensi di wilayah hulu, normalisasi sungai, serta penertiban pemanfaatan ruang di bantaran sungai.

Marindo juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi risiko banjir, terutama terkait kebiasaan membuang sampah.

“Persoalan sampah masih menjadi kendala utama. Infrastruktur tidak akan efektif tanpa perubahan perilaku masyarakat,” kata dia.

Pemprov Lampung berharap koordinasi ini dapat menghasilkan penanganan banjir yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.