Pendidikan Antikorupsi Dikorupsi

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Ilmu-Ilmu Sosial di Pascasarjana FKIP Unila

Beberapa hari ini Kota Tapis Berseri, khususnya di dunia pendidikan, dihebohkan adanya aksi “nekad”  sejumlah tenaga pendidik yang mendatangi kantor pengacara terkenal untuk meminta bantuan menyuarakan tuntutan hati nurani mereka. Tentu hal ini terjadi karena mereka sudah frustrasi memperjuangkan hak mereka dengan cara baik-baik. Saluran formal semua seolah buntu. Yang ada berkelit mencari pembenaran, bukan mencari penyelesaian. Begitu dipanggil oleh pihak yang berwenang di pusat, mulai mereka mencari sejuta alasan agar selamat dari tuduhan. Paling enak adalah mengkambingputihkan para pendidik yang menuntut haknya dengan satu kata “tidak sabar”, padahal tingkat kesabaran mereka sudah sampai ubun-ubun.

Pada waktu yang sama di kota ini ada kegiatan roadshow lembaga antirasuah menggelar pendidikan antikorupsi untuk siswa. Dengan bangganya orang nomor satu dikota ini menyatakan untuk anak-anak sekolah dasar sudah ada peraturannya mengenai antikorupsi. Hebatnya lagi, pimpinan dinas yang membidangi ini menantang pewarta untuk melihat bahwa di sekolah-sekolah semua pendanaan penggunaannya terpampang di kantor dapat dilihat siapa saja. Pada waktu bersamaan ada kepala sekolah yang berguman dengan wartawan, “semua itu tidak ada”; sambil ngeloyor menghindar dari kejaran para pemburu warta.

Menjadi penasaran; secara “bawah tanah” penulis mencari informasi tentang ini, ternyata jawaban kepala sekolahlah yang jujur. Satu sisi ada pendidikan antikorupsi yang diperuntukkan anak anak, sementara yang mengelola dimana anak-anak itu berada, tidak sejalan antara ucapan dan kenyataan.

Jika kita telusuri dari laman resmi kementerian, ternyata Mas Menteri sudah lama mewanti-wanti akan penggunaan dana bantuan dengan skema tertentu, untuk menjegah kebocoran dilakukan semacam laporan terbuka dan berjenjang. Entah karena terlalu pintarnya Mas Menteri, semua itu tinggal di atas kertas.

Dua peristiwa kontradiktif terjadi secara bersamaan. Pertama, peristiwa penundaan kewajiban bayar dari pemerintah kota, “baru akan …..sekali lagi ……baru akan” dimasukkan pada anggaran perubahan, yang cairnya walahuallam. Kedua, pendidikan antikorupsi untuk anak-anak, sementara yang mengurus pengasuh anak-anak, tidak memberikan teladan baik.

Pertanyaan lain akan timbul, ini baru satu segmen, yaitu dunia pendidikan. Dikhawatirkan pada instansi lain juga mungkin ada yang lebih parah. Hanya karena “takut” atau “sungkan” maka tidak mencuat ke permukaan. Apalagi dibayang-bayangi takut “dipecat” karena tenaga honorer; dengan alasan tenaganya tidak diperlukan, maka kiamatlah periuk nasi di rumah. Lebih baik diam asal aman. Ini semboyan “penyelamatan diri paling ampuh”.

Jadi ingat zaman kampanye ada kepala sekolah yang hanya menerima handuk dari pesaing istri yang sedang mencalon, karena ketidaksukaan, besok paginya langsung mendapatkan surat keputusan pemecatan. Padahal, tata aturan pemecatan tidak semudah itu, tetapi karena kuasa, berkehendak apa pun bisa.

Korupsi materi atau pendanaan adalah pebuatan keji, namun lebih keji lagi jika menipu publik dengan mengkorupsi kebijakkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Parahnya lagi itu dilakukan dengan juga menipu publik untuk mendapatkan akses informasi tetapi ditutupi.

Tampaknya lahan dunia pendidikan memang “empuk” untuk dijadikan bulan-bulanan oleh pihak mana pun yang ingin mencari keuntungan. Mereka mestinya sadar bahwa mereka bisa seperti sekarang karena pendidikan, tetapi sekarang mereka tega menelikung pendidikan.

Apakah novel Salah Asuhan yang pernah terbit pada masa lalu itu, bisa dipinjamkan judulnya untuk memberi label pada mereka?

Selamat berjuang para guru. Apa pun statusmu, doaku menyertaimu.

Selamat ngopi pahit di pagi hari….