Pemkab Lampung Utara Proses Pengembalian Hak Kepegawaian Mantan Sekretaris DPRD

Nov 17, 2026 - 20:20
0 24
Pemkab Lampung Utara Proses Pengembalian Hak Kepegawaian Mantan Sekretaris DPRD
Kepala BKPSDM Lampung Utara, Hendry Dunant saat berkonsultasi dengan Kepala BKD provinsi lampung yang diwakili Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKD Pemerintah Provinsi Lampung, Linovski Adam

Teraslampung.com, Kotabumi--Usai mendapat vonis bebas, mantan Sekretaris DPRD Lampung Utara, Ahmad Alamsyah akan kembali mendapatkan hak-hak kepegawaiannya. Ahmad Alamsyah sebelumnya sempat terseret perkara dugaan korupsi di DPRD Lampung Utara.

"Hak-hak kepegawaian beliau (Ahmad Alamsyah) akan segera dikembalikan," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendry Dunant, Selasa (17/11/2026).

Pengembalian hak kepegawaian tersebut sebagai respons dari Pemkab Lampung Utara terkait putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Dalam putusan itu, pengadilan memerintahkan hak, kedudukan, dan martabat Ahmad Alamsyah dipulihkan.

Untuk lebih menguatkan langkah yang mereka ambil tersebut, pihaknya telah berkonsultasi dengan pihak BKD Provinsi Lampung. Sebelum putusan pengadilan keluar, status kepegawaian Ahmad Alamsyah sendiri telah memasuki masa pensiun.

Adapun hak kepegawaian yang akan dikembalikan itu di antaranya gaji. Selama menyandang status tersangka, status kepegawaian yang bersangkutan telah diberhentikan sementara. Akibatnya, gaji yang diterima pun hanya separuhnya saja.

"Nah, salah satu yang akan dikembalikan adalah itu," tuturnya.

Pada Senin, 9 November 2026, PN Tipikor Tanjungkarang memvonis bebas Ahmad Alamsyah. Majelis hakim menilai bahwa unsur melawan hukum dan kerugian negara dalam dakwaan primer tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pun demikian dengan dakwaan subsider mengenai penyalahgunaan kewenangan. 

Dakwaan itu tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Namun, putusan terhadap Ahmad tidak mencapai mufakat seluruh anggota majelis. Hakim Anggota 1 Heri Hartanto menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Ketua Majelis Hakim Firman Khadafi Tjindarbumi menilai, Ahmad tidak menggunakan kode akses otorisator pemerintah daerah secara langsung untuk kepentingan pribadi. Ponsel Sekretaris DPRD tersebut yang digunakan untuk mengakses sistem digunakan oleh Isman. Oleh Isman, pencairan dana dari kas daerah ke rekening pribadi.

Kondisi ini membuat keterlibatan Ahmad Alamsyah dalam penyimpangan anggaran tidak cukup terbukti. Meski berstatus sebagai pengguna anggaran dan bertanggung jawab dalam hal administratif, persoalan ini tidak secara otomatis membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh Ahmad Alamsyah.

“Unsur melawan hukum tidak terbukti,” menjadi salah satu pokok pertimbangan majelis saat membacakan putusan.

Kepala BKPSDM Lampung Utara, Hendry Dunant saat berkonsultasi dengan Kepala BKD provinsi lampung yang diwakili Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKD Pemerintah Provinsi Lampung, Linovski Adam.

Feaby Handana

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User