Dugaan Pengondisian dan Fee Proyek, Pospera Lampung Utara Desak Penegak Hukum Usut Tuntas

Teraslampung.com, Kotabumi--Pospera Lampung Utara mendesak pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pengondisian dan fee proyek di daerahnya. Persoalan ini akan menjadi salah satu isu yang akan mereka suarakan dalam aksi unjuk rasa pada Kamis lusa.

"Harus diusut tuntas dugaan praktik-praktik kotor seperti ini," tegas Ketua Pospera Lampung Utara, Juaini Adami, Selasa (10/11/2026).

Dugaan pengondisian proyek berikut permintaan pemerasan kepada pemenang proyek ini disinyalir terjadi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Disperkimciptaru), dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi. Besaran uang yang diminta dari pihak rekanan tersebut diperkirakannya mencapai 20 persen.

Selain isu di atas, pihak Pospera juga akan menyoroti mengenai persoalan sama yang diduga terjadi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dugaan fee ini harus diusut tuntas agar proses pengadaan barang dan jasa berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam aksi mendatang, Pospera juga akan mendesak pihak kejaksaan untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dana hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Lampung Utara. Dengan demikian, publik dapat segera mengetahui siapa saja yang terlibat dalam perkara ini.

Terkait dugaan fee di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Chandra Setiawan menyatakan, hal itu tidak benar. Tidak ada fee dalam pengadaan barang dan jasa.

"Enggak ada," kata dia.

Terkait persoalan dugaan pengondisian proyek di Disperkimciptaru, kalangan legislatif hingga sekretaris daerah kabupaten pernah buka suara. Persoalan ini juga sedang ditangani oleh pihak Inspektorat Lampung Utara.

Kabar mengenai adanya dugaan pengondisian proyek ini ramai dimuat oleh sejumlah media daring, Sebagaimana dilansir dari media-media tersebut, isu dugaan pengondisian ini pertama kali mencuat dalam grup Facebook yang beranggotakan puluhan ribu orang. 

Menyikapi isu miring yang menimpa dinasnya, Pelaksana Tugas Kepala Disperkimciptaru Lampung Utara, Dirgantara mempersilakan warganet untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum jika memang memiliki bukti kuat terkait hal ini. Langkah itu perlu dilakukan agar permasalahan tersebut dapat menjadi terang benderang.

Adapun mengenai dana hibah KPU, proses penyidikan hingga kini masih dilakukan oleh pihak kejaksaan. Sejumlah anggota KPU Lampung Utara diketahui sempat dimintai keterangannya. Persoalan dana hibah ini sendiri dilaporkan sejak tanggal 26 Mei 2025. 

Feaby Handana