Pemkab Lampung Utara dan Kementerian Keuangan Beda Data Soal APBD, Berikut Indikasinya

Teraslampung.com, Kotabumi--Entah apa penyebabnya, data Pemkab Lampung Utara dan Kementerian Keuangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Utara tahun 2025 sepertinya tidak sama. Perbedaan itu terjadi dalam hal total anggaran maupun persentase serapan anggaran.

Berdasarkan data laman Kementerian Keuangan https://djpk.kemenkeu.go.id, total pendapatan Lampung Utara tahun 2025 hanya sebesar Rp1.791,81 M, sedangkan data dari pemkab, nilai pagunya mencapai Rp1.820.452.612.539,92. 

"Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp1.820.452.612.539,92," terang Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Intji Indriati dalam sidang paripurna DPRD tentang penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025, Selasa (9/6/2026).

Dari target tersebut, pendapatan daerah yang terealisasi hanya Rp1.680.965.587.25 atau 92,40 persen. Adapun data dari laman kementerian yang dipimpin oleh Purbaya tersebut, realisasi anggaran dan persentasenya mencapai Rp1.684,14 miliar atau 93,99 persen. Selisih sekitar Rp4-an miliar.

"Realisasi pendapatannya 92,40 persen," kata dia. 

Perbedaan ketiga terjadi dalam belanja daerah dan realisasinya. Total belanja daerah disebutkan oleh Intji mencapai Rp1.814.806.331.443.73. Dari nilai tersebut, anggaran yang terealisasi mencapai Rp1.633.781.636.635,60 atau 90,02 persen. 

Sementara total belanja daerah Lampung Utara dari laman itu hanya Rp1.773,41 miliar dengan realisasi sebesar Rp1.631,54 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp2-an miliar dalam hal realisasi belanja daerah.

"Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp42.281.460.442,85," kata dia.

Sidang paripurna ini sendiri dihadiri oleh 12 anggota DPRD Lampung Utara secara fisik dan 11 lainnya secara daring. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah Panitia Kerja DPRD merampungkan pembahasan LKPj tersebut dalam waktu dekat.

Feaby Handana