Ditanya Soal Negosiasi Ulang Harga Sekolah Rakyat, Sekdakab Lampung Utara Menghindar

Teraslampung.com, Kotabumi--Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Intji Indriati terlihat menghindari pertanyaan seputar desakan negosiasi ulang harga atau pembatalan pembelian lahan Sekolah Rakyat yang penuh kontroversi. 

Dengan dalih masih belum mendapat laporan, ia menolak menjawab bagaimana sikap pemkab terkait desakan tersebut. Negosiasi ulang harga atau pembatalan ini datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGk) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPRD Lampung Utara pada pekan lalu.

"Sudah bertemu dengan pak Asisten I belum," katanya saat ditanya mengenai hal ini, Kamis (24/9/2026).

Saat disampaikan bahwa masih belum ada kesimpulan dari Asisten I apakah pemkab akan menolak atau menerima salah satu dari dua tuntutan tersebut karena ingin melapor kepada pimpinan dulu, mantan pejabat Lampung Selatan ini hanya merespons dengan kalimat pendek.

"Belum (ada laporan)" kelit dia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Lampung Utara bersama PGK dan Kantor Jasa Penilai Publik MBPru, PGK mendesak pemkab menegosiasi ulang harga tanah yang telah dibeli. 

Tujuannya agar sisa pembayaran Rp1,5 miliar dar total Rp4,3 miliar dapat tak lagi dibayarkan. Dengan demikian, harga tanah sekolah rakyat yang dibeli hanya senilai Rp2.790.000.000 saja.

Pengadaan lahan SR terus menjadi sorotan publik. Semua itu dipicu karena harga tanah di sana dianggap di luar nalar. Kritikan itu datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan praktisi hukum Lampung Utara, Karjuli Ali.  

Kritikan mereka didasari oleh besaran NJOP di daerah tersebut yang berkisar antara Rp2.500 per meter (bagian belakang) dan Rp27.000 per meter (bagian depan). 

Di sisi lain, pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As menjelaskan, tanahnya dibeli karena ia memiliki kedekatan dengan bupati saat kampanye Pilkada.

Luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang.

Sementara itu, Ketua Tim Pengadaan Tanah, Mat Soleh mengatakan, penentuan harga tanah menjadi kewenangan tim penilai. Berapa pun harga yang ditetapkan, mereka akan menyetujuinya meski di ata harga pasaran.

Selain itu, lokasi SR juga dinilai tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kemeterian Sosial RI tahun 2025. Lokasinya yang diapit oleh dua lapak penjemuran ampas singkong yang kerap menimbulkan aroma tidak sedap diprediksi akan membuat para siswa SR tidak nyaman.

Ramainya pemberitaan 'negatif' tentang pengadaan tanah Sekolah Rakyat belakangan ini membuat Bupati Hamartoni Ahadis meradang. Pemberitaan tersebut dinilainya tidak cukup berimbang dan akurat.

"Seharusnya konfirmasi atau diklarifikasi dulu dengan pihak Pemerintah biar mendapatkan informasi yang benar," sindir Bupati Hamartoni dalam rilis resmi akun Facebook Kominfo Lampung Utara.

Feaby Handana