Pansus LKPj DPRD Lampung Utara Rampungkan Pembahasan LKPj Bersama TAPD

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi--Setelah dua kali tertunda, rapat pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/LKPj Bupati Lampura tahun 2021 akhirnya dapat dilaksanakan, Jumat (3/6/2022). Rapat pembahasan ini sendiri dilakukan oleh Panitia Khusus LKPj DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD.

“Alhamdulillah, rapat bersama TAPD tentang LKPj dapat dilaksanakan hari ini setelah beberapa kali tertunda,” jelas Ketua Pansus LKPj, Tabrani Rajab usai rapat.

Tabrani mengatakan, rapat yang mereka lakukan ini merupakan tahap akhir sebelum hasilnya dilaporkan dalam sidang paripurna pada tanggal 13 Juni mendatang. Adapun tujuan pembahasannya sendiri ialah untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 lalu.

“Nanti, akan ada catatan atau rekomendasi yang diberikan oleh pihak legislatif pada eksekutif agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih baik di masa mendatang,” kata dia.

Ketua TAPD Lampung Utara, Lekok, mengatakan pembahasan LKPj yang mereka lakukan bersama Pansus LKPj bertujuan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai kondisi pemerintahan pada tahun 2021 lalu. Kondisi pemerintahan ini telah dirangkum dalam LKPj yang disampaikan beberapa waktu lalu.

“Semuanya sudah dipahami dan terjawab dalam rapat. Hasil rapat akan dijadikan rujukan rekan – rekan legislatif dalam membuat rekomendasi untuk eksekutif dalam sidang paripurna mendatang,” terangnya, didampingi  Inspektur Kabupaten (M. Erwinsyah), Kepala BPKA (Desyadi), dan Kepala Bappeda (Andi Wijaya).

Rapat pembahasan LKPj antara Pansus LKPj dan TAPD sempat dua kali tertunda. Penundaan pertama terjadi pada tanggal 22 April 2022, sedangkan penundaan kedua terjadi pada tanggal 25 Juni 2022. Alasan penundaan rapat itu pun tak sama. Namun, yang paling menyedot perhatian publik adalah imbas dari penundaan rapat pertama.

Kala itu, Bupati Budi Utomo menjadi bulan – bulanan kritik dari sejumlah anggota DPRD Lampung Utara‎ dalam sidang paripurna legislatif. Sidang paripurna sedianya digelar untuk mendengarkan hasil laporan Pansus LKPj. Namun pada akhirnya, sidang terpaksa ditunda sementara waktu.

Penyebab ‘kemarahan’ wakil rakyat itu dipicu oleh mangkirnya petinggi – petinggi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari rapat bersama Panitia Khusus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2021 pada Kamis siang (‎22/4/2022). Parahnya lagi, sama sekali tak ada keterangan apapun yang disampaikan untuk menjelaskan ketidakhadiran mereka.