Ombudsman: Jembatan Timbang di Lampung Sarat Praktik Pungutan Liar

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Ombudsman Perwakilan Lampung menyatakan jembatan timbang yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sarat dengan praktik pungutan liar (pungli).

Menurut Plt Ombudsman Perwakilan Lampung Davit Paranto , berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, jembatan timbang yang dikelola Dinas Perhubungan itu dalam praktiknya tidak menjalankan fungsi sebagai jembatan  timbang, tetapi lebih sebagai tempat praktik pungli.

“Kami ada datanya tentang praktik pungli tersebut. Kami juga  punya data mengenai praktik pengawasan dan perngendalian di lapangan. Mereka (truk-truk pengangkut barang) yang masuk ke jembatan timbang,  dalam praktiknya tidak sesuai Perda. Barang bukan ditimbang berapa beratnya baru lewat  Kendaraan itu  di lapangan  hanya melintas dan harus bayar sejumlah uang. Ini namanya pungutan liar,” kata Davit Paranto, dalam konferensi pers  di Kantor Ombudsman Perwakilan Lampung, Kamis (12/5).


SIMAK: Dishub Lampung Minta Kemenhun tidak Ambil Alih Empat Jembatan Timbang

Davit menjelaskan  Dishub di lapangan  tidak melaksanakan sesuai  dengan Perda 5 /Tahun 2011 yang bertentangan dengan UU DLLAJR .Menurut Perda tersebut, sistemnya berdasarkan denda , sedangkan UU  DLLAJR sistemnya tilang.

“Kami punya data- datanya. Silakan saja mengakses semua data dari  Ombudsman. Selain itu, lihat saja langsung  di lapangan apakah  masih beroperasi atau tidak jembatan timbang di  Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.

Mas Alina Arifin