Truk Muatan Logistik Menumpuk di Pelabuhan Bakauheni, Menhub Diminta Beri Diskresi Pembatasan Truk Logistik

TERASLAMPUNG.COM, Bakauheni -- Pengurus Truk (Petruk) Bakauheni, meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk memberikan diskresi terkait kebijakan pembatasan kendaraan truk muatan logistik selama arus balik Lebaran 2026.

Ketua Petruk Bakauheni, Edi Mahajaya Putra menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung saat kunjungan Menhub ke Pelabuhan Bakauheni, Jumat (27/3/2026) malam.

Menurutnya, para pengurus kendaraan truk mengharapkan adanya kebijakan yang lebih luwes terkait pembukaan tiket penyeberangan, terutama saat kondisi pelabuhan utama (ASDP) sedang tidak padat. 

"Kami meminta kebijaksanaan kepada Pak Menhub, agar bisa fleksibel. Saat Pelabuhan Bakauheni sudah lenggang biasanya di atas jam 00.00 malam, kami harap ada kebijakan membuka tiket meski hanya dalam hitungan jam,"ujar Edi saat dimintai keterangan, Jumat (27/3/2026) malam.

Ia mengatakan, kebijakan itu sangatlah penting, agar distribusi logistik terutama kebutuhan pokok seperti sembako, hasil pertanian seperti buah-buahan dan juga sayuran, tidak terhambat terlalu lama di kantung parkir pelabuhan alternatif.

"Truk muatan logistik tersebut saat ini masih banyak tertahan di sejumlah titik penampungan di luar pelabuhan. Jumlahnya diperkirakan  ribuan unit truk,"kata dia.

Keluhan para pengemudi truk, kata Edi, yakni lamanya waktu tunggu naik kapal akibat pembatasan akses masuk ke pelabuhan alternatif. Para pengemudi berharap, adanya kelonggaran saat kondisi pelabuhan utama tidak padat.

"Keluhan mereka (sopir), minta kebijakan bisa masuk saat kondisi ASDP sepi. Jadi, ya fleksibel saja,"ungkapnya.

Evaluasi Pelabuhan Alternatif 

Edi mengapresiasi bantuan pelabuhan alternatif seperti BBJ Muara Pilu, Wika Beton, dan SMA yang telah membantu mengurai kepadatan kendaraan logistik selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Edi menilai, kapasitas angkut kapal di lokasi pelabuhan alternatif tersebut, belum memadai menampung volume kendaraan yang ada.

"Buffer zone memang luas, tapi daya angkut kapal masih kurang maksimal sehingga belum dapat mengangkut semua kendaraan. Kami berharap, ada kebijakan hingga akhir Maret ini,"kata dia.

Kelancaran logistik, lanjutnya, sangat krusial, karena mengingat aktivitas pemerintahan dan ekonomi harus segera kembali normal setelah masa libur Lebaran usai.

"Cuti bersama sudah selesai, jadi logistik juga harus tetap lancar,"pungkasnya. 

Zainal Asikin