Mendikbud Anies Baswedan: Pembangunan Pendidikan Libatkan Masyarakat
Mendikbud Anies Baswedan bersma para peserta Dialog dan Aksi Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Foto: Kemendikbud). JAKARTA, Teraslampung.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengap...
| Mendikbud Anies Baswedan bersma para peserta Dialog dan Aksi Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Foto: Kemendikbud). |
JAKARTA, Teraslampung.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengapresiasi peran serta masyarakat untuk turut serta memajukan pendidikan di Indonesia. Anies Baswedan mengatakan bahwa salah satu strategi dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah peningkatan efektifitas tata kelola birokrasi dengan pelibatan masyarakat.
“Pelibatan masyarakat salah satunya tercermin dalam anggaran Kemendikbud 2016. Anggaran tahun ini sangat melibatkan publik dalam perancangannya. Pelibatan publik akan menjadi fokus utama Kemendikbud, tercermin dari persentase anggaran untuk masyarakat lebih besar dibandingkan anggaran untuk internal Kemendikbud,” kata Mendikbud Anies Baswedan dalam Dialog dan Aksi Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pendidikan (KMSTP), di kantor Kemendikbud Jakarta, Jumat (8/1/2016).
Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Didik Suhardi, mengatakan Kemendikbud sedang mengembangkan sistem terpadu untuk menerima dan menindaklanjuti pertanyaan, saran, dan keluhan masyarakat.
“Nantinya sistem ini akan diintegrasikan dengan Laman Kemendikbud, dan dikelola Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),” kata Didik dalam rapat Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (7/1/2015).
Dialog dan Aksi Bersama tersebut dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 8 Januari 2016 di kantor Kemendikbud Jakarta, dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari 10 provinsi. Berbagai hal dibahas dalam dialog tersebut, antara lain terkait tata kelola guru, sumbangan dan pungutan sekolah, peran serta masyarakat dalam pendidikan, dan pencegahan korupsi di sektor pendidikan.
Dialog yang diinisiasi oleh beberapa organisasi masyarakat sipil itu melibatkan perwakilan dari seluruh Indonesia. Lampung diwakili Dandy Ibrahim dari Komite Anti Korupsi (Koak).
KMSTP mengusulkan beberapa hal terkait peran serta masyarakat dalam pendidikan. Antara lain: meminta Kemendikbud memperbanyak konsultasi publik untuk revisi kebijakan, memperbanyak dialog dengan masyarakat, dan melakukan uji coba praktik pelibatan masyarakat yang telah dijalankan beberapa lembaga.





