Lampung Gandeng Perusahaan Malaysia Kaji Investasi Energi Terbarukan dan Rehabilitasi Mangrove
teras lampung
Teraslampung.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung menandatangani nota kesepakatan dengan perusahaan Malaysia, Citaglobal Berhad, untuk mengkaji pengembangan proyek energi terbarukan dan rehabilitasi mangrove di Lampung.
Kesepakatan itu ditandatangani Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Executive Chairman & President Citaglobal Berhad, YBHG. Tan Sri Dato’ Sri Mohamad Norza Zakaria, di ruang kerja gubernur, Rabu, 13 Mei 2026.
Kerja sama tersebut mencakup tiga kajian utama, yakni pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy), pemanfaatan biomassa dari limbah industri, dan pengembangan tenaga surya.
Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pemerintah provinsi tengah mengarahkan pembangunan daerah pada hilirisasi komoditas pertanian yang didukung infrastruktur konektivitas, seperti pelabuhan, jalan tol, dan rencana pengembangan jalur kereta api.
Menurut dia, Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi pusat energi terbarukan. Salah satunya melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung di tiga bendungan yang diperkirakan memiliki kapasitas 150 hingga 200 megawatt per bendungan.
Selain sektor energi, pemerintah provinsi juga menawarkan peluang investasi pada proyek rehabilitasi mangrove di Kabupaten Lampung Timur. Kawasan tersebut sebelumnya merupakan lahan tambak yang tidak lagi produktif.
Rahmat mengatakan rehabilitasi mangrove tidak hanya bertujuan memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga berpotensi menghasilkan kredit karbon yang memiliki nilai ekonomi. Program tersebut diharapkan dapat mengembalikan mata pencaharian ribuan petani tambak, meningkatkan penyerapan karbon, mengurangi abrasi pantai, serta menambah pendapatan masyarakat.
Executive Chairman & President Citaglobal Berhad, Mohamad Norza Zakaria, menyatakan pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut. Citaglobal, kata dia, akan menindaklanjuti kajian teknis terhadap berbagai proyek yang ditawarkan dalam waktu satu tahun ke depan sesuai prosedur dan persetujuan pemerintah pusat.
