TERASLAMPUNG.COM, BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi yang kuat antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Giri Akbar saat menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (15/1/2026).
Menurut Giri, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terukur, aspiratif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. DPRD, kata dia, akan memastikan setiap program yang masuk dalam RKPD memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci. Seluruh komisi yang bermitra dengan OPD harus menurunkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Giri.
Ia juga menyoroti program nasional makan bergizi gratis yang dinilai memiliki potensi strategis dalam menekan angka kemiskinan, khususnya apabila pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera.
“Jika dikelola dengan tepat, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Giri menegaskan DPRD Provinsi Lampung akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal agar RKPD 2027 berjalan sejalan dengan visi pembangunan daerah dan nasional, termasuk visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi prasyarat penting agar program pembangunan tidak tumpang tindih dan benar-benar efektif dalam menurunkan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Lampung. (Rls)
teras lampung
