Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Komoditas Lewat Kolaborasi dengan Kementerian Keuangan

Teraslampung.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong penguatan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan melalui kolaborasi dengan jajaran Kementerian Keuangan. Langkah itu dinilai penting agar nilai tambah komoditas unggulan Lampung dapat dinikmati lebih besar oleh daerah.

Hal tersebut disampaikan Mirza saat menerima perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di ruang kerjanya, Senin, 18 Mei 2026.

Menurut Mirza, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, sawit, tebu, kopi, dan kakao. Namun, sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

“Lampung ini sangat kaya. Padi kita nomor enam nasional, jagung nomor enam nasional, singkong nomor satu nasional,” kata Mirza.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong tumbuhnya industri pengolahan di daerah agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian lokal.

“Kita ingin hilirisasi ada di Lampung. Jangan semua keluar dalam bentuk mentah,” ujarnya.

Selain hilirisasi, pemerintah daerah juga mengembangkan sektor energi baru terbarukan dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Beberapa proyek yang tengah disiapkan antara lain pengembangan panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya terapung, dan bioetanol berbasis singkong serta jagung.

Mirza mengatakan percepatan pembangunan daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak. Karena itu, ia berharap sinergi dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan dapat diperkuat, terutama dalam optimalisasi pendapatan daerah, pemanfaatan aset, pengawasan perpajakan, dan pengembangan investasi.

“Kami butuh partner yang bisa bekerja bersama membangun Lampung. Kuncinya adalah kolaborasi dan kekompakan,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan Kementerian Keuangan siap mendukung pembangunan daerah melalui berbagai instrumen pembiayaan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menyatakan pihaknya akan memperkuat pengawasan dan kepatuhan perpajakan pada sektor-sektor strategis, termasuk industri pengolahan dan perkebunan.

Pertemuan tersebut juga membahas optimalisasi aset daerah, pengembangan UMKM berorientasi ekspor, serta penguatan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal guna mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung.