Diangsur Tiap Bulan, Pinjaman Daerah dari PT SMI Bebani Anggaran Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com Kotabumi–Akibat mempunyai utang sekitar Rp122 miliar dengan PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI, beban anggaran daerah Pemkab Lampung Utara semakin membengkak. Sebab, pembayaran pokok utang berikut bunganya wajib dilakukan...

Diangsur Tiap Bulan, Pinjaman Daerah dari PT SMI Bebani Anggaran Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Akibat mempunyai utang sekitar Rp122 miliar dengan PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI, beban anggaran daerah Pemkab Lampung Utara semakin membengkak. Sebab, pembayaran pokok utang berikut bunganya wajib dilakukan tiap bulannya.

‎”(Pembayaran bunga pinjaman Pemulihan Ekonomis Nasional) dicicil tiap bulannya‎,” jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampung Utara, Mikael Saragih, Selasa (7/2/2023).

Pembayaran bunga dari pinjaman PEN itu dilakukan sebelum tanggal 25 tiap bulannya. Selain membayar bunga, pemkab juga diwajibkan untuk mencicil pokok utang mereka dengan PT SMI. Sayangnya, seperti biasanya, ia mengaku tidak begitu mengetahui berapa total anggaran daerah yang dihabiskan untuk pembayaran tersebut.

“Saya enggak (begitu) hafal angkanya,” kelitnya.

Ia juga menuturkan, pengangsuran pokok ‎utang berikut bunganya mulai dilakukan sejak awal tahun ini. Pembayaran akan terus dilakukan hingga pinjaman tersebut benar-benar lunas. Lama masa pinjaman sendiri diketahui hingga lima tahun terhitung sejak perjanjian utang itu dibuat.

“‎(Pembayaran utang berikut bunganya dimulai) dari tahun ini,” kata dia.

Pada awal Oktober 2021 silam, Pemkab Lampung Utara menandatangani perjanjian ‎utang dengan PT SMI. Total pinjaman daerah yang berasal dari program PEN itu mencapai sekitar Rp122 miliar.

Pinjaman ini wajib dikembalikan dalam waktu lima tahun. Besaran bunga pinjaman sendiri mencapai 5,6 persen. Jika dihitung maka total bunga yang wajib dibayarkan mencapai sekitar Rp34-an miliar.

Dari Rp122 miliar itu, Rp106 miliar dialokasikan ‎pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sisanya diberikan pada Dinas Perdagangan. Dalam perjalanannya, uang ratusan miliar itu dipergunakan untuk membangun atau memperbaiki jalan, jembatan, dan pasar. Uang pinjaman itu dikemas ke 51 paket proyek pembangunan.