Persetujuan Utang Rp150 M, Kepala Bappeda-Ketua DPRD Lampung Utara tak Satu Suara 

Teraslampung.com, Kotabumi--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Utara, Dewi Setyawati membantah bahwa telah ada penandatanganan persetujuan rencana pinjaman daerah Rp150 miliar dari pihak legislatif. Padahal, sebelumnya, Ketua DPRD Lampung Utara (M.Yusrizal) menyatakan hal sebaliknya belum lama ini. 

"Oh belum. Nanti kan nunggu APBD (Perubahan) selesai dulu," kata dia, Selasa (23/6/2026).

Saat disampaikan bahwa keterangannya ini bertolak belakang dengan pernyataan Ketua DPRD Lampung Utara, M.Yusrizal belum lama ini, ia terlihat mulai hati-hati menjawab. Ia menyarankan untuk menanyakan kembali kepada yang bersangkutan. 

"Kalau masalah DPRD, konfirmasi ke pak ketua saja," kelitnya.

Menariknya, saat ditanyakan mengenai alasan mengapa dana hasil ngutang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hanya akan dipergunakan untuk memperbaiki 17 titik jalan saja, Dewi tidak bisa menjawabnya. Penentuan ke-17 titik itu menjadi kewenangan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK). 

Pun demikian saat diingatkan bahwa semestinya penentuan dari ke-17 titik jalan itu berasal dari mereka. Bukan dari Dinas SDABMBK. Sebab, salah satu tugas pokok dan fungsi utama Bappeda sendiri perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 372 ayat 1 huruf a di Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023.

"Ya, kita lanjut lagi. Kita bahas itu nanti," terang Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampung Utara ini sembari berlalu meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, meskipun mendapat 'penolakan' dari sejumlah fraksi, namun pimpinan DPRD Lampung Utara ternyata telah menandatangani persetujuan rencana pinjaman daerah. Total pinjaman yang diajukan pemkab kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu mencapai Rp150 miliar.

"Sudah lama (ditandatangani)" kata Ketua DPRD Lampung Utara, M.Yusrizal belum lama ini.

Hal sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua II, Cerli Yusrizal dan Wakil Ketua III, Wansori. Cerli mengaku, telah menandatangani persetujuan pinjaman daerah yang diajukan pemkab. 

"Sudah ditandatangani," jelasnya.

Pun demikian dengan Wansori. Ia juga membenarkan bahwa telah menandatangani rencana persetujuan tersebut. 

"Saya sudah tanda tangan persetujuan," kata dia.

Terkait rencana pinjaman daerah, setidaknya ada dua fraksi yang 'menolak' rencana pinjaman tersebut. Kedua fraksi itu, yakni Fraksi Golkar dan Fraksi PKS. Keduanya khawatir jika pinjaman itu akan berimbas kepada kondisi keuangan daerah. Pinjaman daerah sebesar itu akan digunakan untuk peningkatan kualitas 17 jalan. 

Feaby Handana