Menunggu Jokowi

Nusa Putra*

Jokowi adalah presiden pilihan rakyat. Meski dipilih rakyat, ia dicalonkan oleh partai politik. Itulah aturan mainnya. Rakyat belum boleh secara langsung mencalonkan presiden. Harus melalui partai politik.

Ketika partai politik memutuskan seseorang menjadi calon presiden pastilah ada maksud, tujuan, dan kepentingan yang menyertainya. Kepada rakyat tentulah dikatakan semua yang dilakukan partai politik adalah untuk kepentingan dan sesuai aspirasi rakyat. Jika tidak demikian, mana ada rakyat yang mau memilih.

Persoalannya adalah apakah partai politik konsisten dengan janji dan keberpihakkannya pada rakyat saat menang dan menjadi partai berkuasa? Dalam konteks politik Indonesia, rasanya belum pernah ada yang konsisten betul.

Dalam situasi seperti inilah berbagai anomali seringkali terjadi. Ada benturan keras antara kepentingan partai politik yang berkuasa dengan aspirasi dan rasa keadilan rakyat. Perseteruan KPK vs Polri yang makin melebar kini adalah salah bentuk anomali itu.

Wajar jika kondisi telah carut marut mangkrut seperti ini Presiden Jokowi jadi pusat perhatian. Karena dia yang kini harus menentukan. Semua orang menunggu Jokowi.

Harus diakui Presiden Jokowi berada dalam posisi sulit dalam konstelasi politik yang sangat kental suasana menang-menangan. Kala syahwat kuasa mengemuka tanpa rasa malu dan sungkan.

Suka atau tidak mesti dikatakan sedikit atau banyak semua ini terjadi ditentukan juga oleh faktor kepribadian Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Mungkin juga didorong oleh puasa sepuluh tahun PDIP.

Sejak sebelum pilpres telah muncul sejumlah masalah yang memicu ketegangan dan sangat potensial memunculkan konflik karena komunikasi politik gaya Mega yang tergolong “aneh” dalam politik.

Politik bagaimanapun berkutat dengan berbagi dan transaksi. Karena itu silaturahmi, komunikasi, saling menyambangi menjadi penting. Penjara ego, persoalan masa lalu, dan persoalan pribadi harus dikelola dengan baik agar saling memahami dan menghormati bisa terus dibangun.

Jokowi membuktikan mampu melakukannya, karena itu bisa terus menjalin silaturahmi bahkan dengan seterunya saat pilpres yaitu Prabowo. Prabowo pun buktikan bahwa ia bisa bersikap bijak saat negara bangsa menjadi taruhan. Meski tentu saja pertimbangan dan hitung-hitungan politik-ekonomi tetap menjadi faktor penentu.

Meski Jokowi mampu lakukan komunikasi politik dengan baik, tidak serta merta ia bisa ambil keputusan. Sebab ia harus berhitung benar konstelasi, tarik-menarik pengaruh dan kekuatan di parlemen. Pada tingkat inilah partai politik harus diperhitungkan. Kini Presiden Jokowi tampaknya sungguh berada di pusat pusaran. Salah langkah, ia bisa terjerembab.

Jika dilihat rekam jejaknya saat menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI, serta kecepatan dan ketegasannya sebagai presiden saat menyelesaikan kemelut pengangkatan Ahok sebagai gubenur DKI, terbukti ia berani, tegas, tegar dan tidak takut pada resiko. Namun, pada dasarnya ia seorang yang sangat hati-hati dan tak suka pada konflik.

Kehati-hatian itulah yang tampaknya mendorong ia membentuk Tim Sembilan, bertemu dengan Prabowo, dan Habibie. Cara itu ia tempuh juga sebagai sebuah strategi menghadapi tekanan dari partai politik yang mendukungnya.

Dari ungkapan Surya Paloh dan sejumlah petinggi PDIP kita bisa berkesimpulan bahwa yang sangat menginginkan Budi Gunawan menjadi Kapolri bukanlah Jokowi. Hal itu dipertegas oleh Buya Safii Ma’arif dalam kapasitasnya sebagai ketua Tim Sembilan.

Apapun keadaannya, bahkan jika harus berhadapan dengan partai pendukungnya, Presiden Jokowi harus segera mengambil keputusan yang secara tegas menunjukkan bahwa ia berpihak pada aspirasi rakyat. Rakyat dalam jumlah besar menghendaki KPK tetap kuat dan jangan diganggu, serta tak inginkan Budi Gunawan jadi Kapolri. Sedangkan sejumlah partai sangat mengiginkan Budi Gunawan menjadi Kapolri dan melemahkan KPK.

Presiden Jokowi harus tunjukkan jati dirinya melalui keputusannya. Keputusan yang berani dan tegas memihak pada aspirasi rakyat banyak bukan saja akan memperkuat dukungan rakyat padanya. Juga menjadi modal sosial politik yang kuat untuk menghadapi partai politik yang tampaknya sibuk dengan diri sendiri.

Karena rakyat yang memilihnya, Presiden Jokowi harus tunjukkan secara nyata dan tegas keberpihakannya pada rakyat. Meski berada pada posisi yang sulit dan tidak menyenangkan, Presiden Jokowi harus ambil keputusan segera. Keputusan yang sejalan dengan ucapannya beberapa saat setelah dilantik, bahwa hanya tunduk pada konstitusi dan rakyat. Karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi.

SETIA PADA KONSTITUSI DAN RAKYAT HARUS MENJADI PILIHAN JOKOWI.

* Dr. Nusa Putra, M.Pd adalah dosen UNJ, periset, dan penulis banyak buku metodologi penelitian