KPK Geledah Ruang DPR Dikawal Brimob Bersenjata, Fahri Dapat Dukungan dari Mantan Menteri Kabinet Gus Dur

JAKARTA, Teraslampung.com — Video streaming adu mulut antara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan seorang penyidik KPK, sempat menjadi trending topik di media sosial. Video itu menggambarkan kemarahan Fahri dan kengototan penyidik KPK. Fahri marah karena petugas KPK itu datang bersama anggota Brimob bersenjata lengkap.

Dalam video itu tergambar kemarahan Fahri. Namun, penyidik KPK tidak kalah marah. Dia tetap ngotot untu melakukan pemeriksaan dan menolak keluar. Dia juga ngotot anggota Brimob tetap berada di ruang DPR.

Pada kesempatan itu, petugas KPK tetap ngotot dan terus adu argumentasi dengan Fahri Hamzah dan para anggota DPR lainnya. Mereka masing-masing saling ngotot dengan dalih menjalankan tugas negara. Karena petugas KPK tetap ngotot dengan nada tinggi, Fahri sempat mengancam akan melaporkan (ke polisi) dengan pasal comtemp of parliament.

Banyak netizen yang menertawakan sikap keduanya. Sebagian mendukung penyidik KPK. sedangkan yang lainnya membela Fahri. Beberapa lainnya lagi menjadikan rekaman video itu sebagai olok-olok.

Pada Sabtu petang (16/1/2016) secara mengejutkan dukungan menghampiri Fahri Hamzah. Dukungan itu berasal dari manta Mensristek di era Presiden Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Muhammad AS Hikam.

Lewat media sosial Facebook, pakar politik yang lama berkarier di LIPI itu mengaku 100 persen mendukung Fahri Hamzah. Alasannya, kata dia, penggeledahan adalah tindakan yang sah (legitimate) dan dibenarkan oleh hukum, termasuk kepada lembaga negara seperti DPR.Namun, katanya, proses penggeledahan tetap harus sesuai aturan (hukum acara) dan etiket.

“Termasuk tetap menjaga martabat lembaga. Penggeledahan di DPR tidak bisa disamakan begitu saja dengan penggeledahan kriminal yang membahayakan keamanan fisik petugas atau publik. Demikian pula, lembaga negara seperti DPR tidak perlu digeledah dg menggunakan pasukan bersenjata seperti itu,” kata Hikam.

Menurut Hikam, pamer senjata di Parlemen ini akan menjadi sebuah pameran ketololan yang memalukan bagi KPK, dan bisa mengurangi respek publik terhadapnya.

“Peristiwa ini juga akan menjadi sebuah peristiwa yang mencemarkan bangsa dan NKRI. KPK adalah lembaga yang sangat terhormat dan berwibawa. Karenanya ia tidak boleh sok berkuasa dan ia tetap harus mengikuti aturan main dan etika,” Hikam menandaskan.