Komisi VII Dukung Perlindungan UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
teras lampung
Teraslampung.com, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyejahterakan semua pihak.Komitmen Presiden Prabowo tersebut disampaikannya dalam pidato di APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Chusnunia menilai para pelaku UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia dengan menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.
“Data juga menunjukan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor, sektor UMKM juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan wilayah, serta berkontribusi pada devisa negara melalui ekspor,”jelas politisi PKB tersebut.
Karenanya ia juga meminta pemerintah untuk terus melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak dan dapat membawa dampak positif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
“Perlindungan terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari "gurita bisnis" atau konglomerasi besar harus melibatkan kerangka hukum dan kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan persaingan sehat dan adil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonom yang inklusif,”ungkapnya.
Sebelumnya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga telah mengingatkan keberadaan retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung dan membunuh para pelaku UMKM. Cak Imin juga mendorong perusahaan BUMN meningkatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk para pelaku UMKM didalamnya.
Di sisi lain, pihaknya juga optimis lewat program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global. Rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Oktober 2025 yang telah menyerap sekitar 11 juta tenaga kerja.
“Penyaluran KUR tentu memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dengan meningkatkan akses permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal,” pungkasnya.
