Komitmen Trisakti Jokowi-JK: Konsep Sangat Bagus, tetapi tidak Mudah Diwujudkan

Pengantar: Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung menggelardiskusi awal tahun.di kantor PRD provinsi Lampung  di  Jl. Teuku Umar Gang Langgar No 30 Kedaton, Bandarlampung, Senin (19/1).

Acara bertajuk  “Meneropong Komitmen Trisakti Pemerintahan Jokowi– Jusuf Kalla”itu dihadiri Walikota Bandar Lampung  Herman HN, Syafarudin Rahman (akademikus Unila), Wahrul Fauzi Silalahi (Direktur LBH Bandarlmpung, Bambang Suryadi (Ketua DPC PDIP Lampung Tengah), dan Mukhlis Basri (Ketua PDIP Lampung Barat),  .

Berikut rangkumannya:

Trisakti yang dicetuskan Bung Karno kini dielaborasi kembali dan menjadi ‘jualan’ Joko Widodo-Jusuf Kalla pada kampanye Pilpres 2014 lalu.Memperjuagkan dan wewujudkan Trisakti: kemandirian di  bidaang ekonomi, budaya, dan politik, tentu sebuah upaya luhur yang layak didukung. Namun, upaya mewujudkan hal itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, bagi negara Indonesia yang sudah selama berpuluh tahun hidup dalam ketergantungan dengan dunia luar (negara asing).

Bambang Suryadi,  Ketua DPC PDIP Lampung Tengahmenegaskan jika Trisaksi benar-benar bisa diimplementasikan di Indonesi, Indonesia akan menjadi sangat besar dan disegani masyarakat dunia. Hal itu, kata Bambang, pernah ditunjukkan Soekarno ketika menjadi Presiden RI pertama.

Bambang  membandingkan Indonesia yang sejamk lama harus menjadi penhimpor beras. Kini, kata Bambang, Presiden Jokowi berusaha menurunkan kuota impor beras sehingga secara bertahap sama sekali tidak impor beras.

“Banyak tanah yang bisa digarap di Indonesia untuk ditanami padi. Kalau petani berdaya dan hasil panen padi melimpah, maka Indonesia tidak perlu impor beras lagi  Dalam kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji akan membuat 9 juta hektare. Saya sangat optimistis target itu bisa tercapai,” kata Bambang.

Sementara soal kedaulatan politik, kata Bambang, Jokowi sudah berjalan ke arah sana. Salah satu  contohnya Presiden Jokowi bergeming ketika kepala dan wakil pemeintahan asing berusaha melakukan intervensi terkait keputusan menolak grasi dan menjatuhkan hukuman mati bagi terpidana mati kasus narkoba.

“Tetapi yang baik ini tidak akan permah terwujud apabila tidak didukung oleh semua kalangan,”kata dia.

Menurut Bambang, Trisakti yang dicetusakan Bung Karno sama pada prinsipnya  yang diinginkan oleh Jokowi. Namun, kata Bambang, karena ada perbedaan zaman  Soekarno dengan era Jokowi, maka perlu ada sedikit perbedaan formula.

Direktur LBH Bandarlampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengaku gagasan Trisakti Bung Karno masih layak disebarluaskan. Menurut Fauzi, seluruh gagasan Soekarno tentang Trisaksi bisa menjadi resolusi untuk semua permasalahan yang ada, .

“Jokowi tidak memakai Nasakom , tidak memilih revolusi politik sosialis , tapi lebih dari itu Jokowi mengusung komitmen Trisakti Soekarno.,” kata dia

‪”Fauzi mengaku dirinya belum melihat karakteristik ideologis Jokowi dalam  memimpin gerakan revolusi mental. Makanya, saya ragu komitmen Trisakti bisa dikuasai secara ideologis oleh Jokowi, Saya belum melihat kebijakan regulasi nasional untul memutus kontrak hubungan politik luar negeri. Saya juga belum melihat juga komitmen jokowi untuk memutuakan kontrak dengan perusahaan asing,” katanya.
‪
Tentang  intervensi politik luar negeri, Fauzi mengaku kurang sepakat bahwa solusi hukuman mati untuk kasus narkoba.Seharusnya, kata dia, yang layak dihukum mati adalah para pelaku korupsi (koruptor) yang jelas-jelas membangkrutkan negara.

“Saya bisa menuntut dari sisi HAM.‬‪untuk bicara utuh tentang Trisakti . aya kurang yakin dengan Jokowi. Namun, kalau (bicara Trisaksi) secara normatif itu mudah,” katanya.

Menurut Syafarudin Rahman, akademikus FISIP Unila, konsepTrisakti Soekarno dan Jokowi memiliki persamaan sekaligus perbedaan mendasar. Keduanya, kata Syafarudin, ingin mewujudkan kedaulatan sistem politik baik kedalam maupun keluar,mewujudkan kemandirian ekonomi, dan mewujudkan kepribadian dalam sosial dan budaya.

“Keduanya mendasarkan diri kepada amanat pembukaan UUD 1945 yakni melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,keadilan sosial dan perdamaian abadi,” kata akademikus yang rajin menulis opini di media lokal ini.

Syafarudin mengatakan, perbedaan Trisakti Soekarno dengan Jokowi terletak pada perbedaan kematangan atau pengalaman figur serta latar belakang (setting) politik nasional dan international.

“Yang juga harus sama-sama kita pahami bersama bahwa Jokowi-Jusuf Kalla adalah Presiden RI periode 2014-2019 atau memegang amanah 5 tahun. Bila kita hitung sampai dengan ini maka pelantikan Jokowi-JK belum sampai 100 hari. Berdasarkan dua  poin di atas,  saya ingin katakan bahwa kita harus realistis berharap, rasional, proporsional dan objektif dalam memberikan apresiasi.

Menurut Syafarudin, hal itu bukan berarti keliru jika rakyat Indonesia mendiskusikan sesuatu yang masih awal berjalan. “Bahkan. hal ini penting sebagai momentum bagi publik dan pemimpin untuk bersama-sama mengawal, ingat dan tetap berkomitmen,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota  Herman HN, menilai Trisakti itu bagus,tetapi praktiknya payah. Karenanya, kata Herman, politik, budaya ,dan ekonomi harus ditingkatkan kualitasnya. “Khususnya kebudayaan di daerah kita sendiri, Lampung,” kata Herman.

Ariftama