Gawat Darurat

Oleh Slamet Samsoerizal*

Jika memasuki ruang paling depan sebuah rumah sakit, bisa
jadi Anda akan  membaca tulisan “Ruang
Gawat Darurat”. Tiap rumah sakit menggunakan istilah yang berbeda namun muatan
konsepnya sama. Itu sebabnya, Anda mungkin membaca :  “Gadar”, “Instalasi Gawat Darurat”, “Emergency.” 

Di ruang tersebut, sejumlah
pasien dengan sejumlah riwayat sakit diterima dan akan didiagnosis oleh dokter.
Usai itu, si pasien akan dirujuk ke berbagai jurusan sakit: paru-paru, jantung,
mata, liver, penyakit dalam, bedah tulang, THT (Tenggorokan Hidung Telinga).

Pendidikan
Indonesia pun, sedang dalam keadaan gawat darurat. Pernyataan tersebut
dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan saat bertemu
dengan kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia di
Kemendikbud. Ia mengutip temuannya berdasarkan fakta dan data beberapa tahun
terakhir.

Pertama, sebanyak 75 persen sekolah di
Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Kedua, nilai rerata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai
standar kompetensi guru adalah 75. 

Ketiga,
Indonesia masuk dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas
pendidikan, menurut lembaga The Learning
Curve. Keempat, dalam pemetaan di
bidang pendidikan tinggi, Indonesia berada di peringkat 49, dari 50 negara yang
diteliti. Kelima, Pendidikan Indonesia masuk dalam
peringkat 64,
dari 65 negara yang dikeluarkan oleh lembaga Programme for International Study
Assessment (PISA), pada tahun 2012. 

Keenam,
Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai
aksi suap- menyuap dan pungutan liar. Ketujuh,
dalam dua bulan terakhir, yaitu pada Oktober hingga November, angka kekerasan
yang melibatkan siswa di dalam dan luar sekolah di Indonesia mencapai 230
kasus.

Fakta dan sejumlah data
tersebut, menurut Anies, ini menunjukkan kinerja buruk pemerintah, yang perlu
mendapat perhatian serius. Dia mengajak semua elemen masyarakat bertanggung
jawab dan ikut turun tangan. Langkah yang harus kita kerjakan jangan
tanggung-tanggung.

Ketujuh temuan tersebut, ada baiknya
kita pilah berdasarkan jenis “penyakit” yang diidap pasien dan dirujuk ke rumah
sakit khusus, bergantung pada jenis penyakitnya. Penyakit yang pertama hingga keenam,  tak keliru jika dirujuk ke rumah sakit khusus
yang menangani kependidikan yakni LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan).  Sedangkan penyakit
ketujuh, dapat melibatkan pihak luar sekolah, semisal lembaga psikologi dan
aparat keamanan.

Sebagai penjamim mutu, LPMP tentu
sangat kompeten dalam menggodok para pendidik. Di kawah candra dimuka tersebut,
para pendidik dididik, dibina, dilatih, dan ditrampilkan kemampuan dan
keterampilannya. Para pendidik diberikan pembekalan bagaimana agar semua
sekolah memenuhi standar layanan minimal pendidikan;  kompetensi guru di Indonesia dalam membelajarkan siswa terdongkrak; sehingga Indonesia
mampu meraih peringkat 1 dari berapa pun jumlah negara yang dijadikan
pembanding; dalam pemetaan di bidang pendidikan tinggi, Indonesia tidak lagi
berada berada di peringkat 49, dari 50 negara yang diteliti — apalagi Pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64, dari 65 negara yang dikeluarkan oleh lembaga Programme for
International Study Assessment (PISA), sebagaimana dilansir pada tahun 2012.
Dari LPMP pula, Indonesia tidak lagi  menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia
pendidikannya diwarnai aksi suap- menyuap dan pungutan liar.

Kegawatdaruratan ini jangan dibiarkan.
Yuk cancut taliwondo untuk beraksi,
bukan sekedar omdo.  Jangan … jangan
sampai malpraktik terjadi di dunia pendidikan. Jika dokter malpraktik,
dampaknya cuma segelintir pihak, namun jika pendidik  yang melakukan malpraktik kata orang bijak
dampaknya satu generasi. Lalu, masihkah kita menjadi kritikus ternama yang cuma
kuasa mengatasi masalah tanpa memberikan solusi? Atau sekedar menjadi pengamat
sepak bola tanpa pernah lari di lapangan sepak bola sekaligus menggiring dan
menendang bola? ***

*) Pendiri Pusat Kaji Darindo