DKP Bandarlampung Inventarisasi Lahan untuk Program Budidaya Ikan KKP

Teraslampung.com, Bandarlampung  — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandarlampung menginventarisasi lahan milik pemerintah daerah yang berpotensi menjadi lokasi Program Budidaya Ikan Darat Tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini diarahkan untuk memasok kebutuhan protein ikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Kota Bandarlampung Galih Anugerah FA mengatakan pendataan dilakukan dengan melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). DKP telah menyurati pihak-pihak tersebut untuk mengidentifikasi aset lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan.

“Kami sedang mengumpulkan beberapa referensi lokasi dari kecamatan, kelurahan, maupun OPD seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memiliki halaman atau lahan luas dan belum terpakai,” kata Galih saat ditemui di kantornya, Senin, 29 September 2026.

Menurut Galih, lahan yang diusulkan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis. Salah satunya, lahan merupakan aset pemerintah daerah dengan luas minimal 1.000 meter persegi untuk setiap lokasi.

Lokasi juga harus memiliki sumber air tawar yang tersedia sepanjang tahun serta daya listrik minimal 2.200 watt. Selain itu, lahan harus bebas sengketa dan tidak berada di kawasan yang dilindungi, termasuk lahan sawah dilindungi (LSD), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), maupun hutan lindung.

Adapun sistem budidaya yang direncanakan menggunakan bioflok tematik berbasis Recirculating Aquaculture System (RAS). Sistem ini dirancang untuk menghemat penggunaan air dalam kegiatan budidaya ikan.

Prioritaskan Ikan Nila dan Patin

Galih mengatakan program budidaya ikan darat tematik di Bandarlampung akan memprioritaskan komoditas ikan nila dan patin. Kedua jenis ikan tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan protein ikan bagi dapur SPPG.

“Di dalam program ini prioritas utamanya ikan nila dan patin. Budi daya ini disiapkan untuk menyuplai kebutuhan protein ikan ke dapur SPPG dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, agar stok protein untuk masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan fasilitas dan sarana budidaya akan ditangani KKP. Sementara itu, Pemerintah Kota Bandarlampung bersama masyarakat di tingkat kelurahan akan menjadi penerima manfaat sekaligus mengelola operasional budidaya.

Galih mengatakan hasil panen nantinya direncanakan terserap langsung oleh SPPG. Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi hasil budidaya sekaligus menjaga perputaran ekonomi masyarakat setempat.

“Hasil panen budi daya nantinya diserap langsung oleh SPPG, sehingga pemberdayaan masyarakat kelurahan berjalan dan perputaran ekonominya jelas,” kata Galih.

Meski demikian, DKP belum akan langsung mengajukan seluruh lokasi hasil inventarisasi kepada pemerintah pusat. Pemerintah kota terlebih dahulu akan melaporkan hasil pendataan kepada pimpinan daerah untuk memperoleh persetujuan.

“Setelah data lahan terkumpul, kami akan minta arahan dan izin dari Ibu Wali Kota serta Pak Sekda. Jika pimpinan sudah menyetujui lokasi-lokasinya, baru pengusulan resmi kami sampaikan ke kementerian,” ujar Galih.

Dengan demikian, penetapan lokasi program masih menunggu penyelesaian pendataan dan persetujuan pemerintah daerah sebelum usulan resmi disampaikan kepada KKP.