Unjuk Rasa Mahasiswa, DPRD Lampura Sepakat Tolak UU Cipta Kerja

Feaby|Teraslampung.com Kotabumi–Ratusan mahasiswa dari IMM dan PMII, HMI Lampung Utara, Senin (19/10/2020) kembali turun ke jalan untuk menuntut pencabutan Undang – Undang Cipta Kerja. UU itu dianggap sangat tidak berpihak pada rakyat dan...

Unjuk Rasa Mahasiswa, DPRD Lampura Sepakat Tolak UU Cipta Kerja

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Ratusan mahasiswa dari IMM dan PMII, HMI Lampung Utara, Senin (19/10/2020) kembali turun ke jalan untuk menuntut pencabutan Undang – Undang Cipta Kerja. UU itu dianggap sangat tidak berpihak pada rakyat dan hanya menguntungkan para pelaku bisnis.

‎”Undang – Undang itu harus dicabut karena sangat merugikan rakyat,” tegas Ketua IMM Lampung Utara, Dedi Ariyanto saat berorasi di gedung legislatif Lampung Utara.

Lantaran UU kontroversial itu telah disahkan maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu). Tujuannya supaya suasana dapat segera kondusif dan tidak ada lagi pergolakan di mana – mana.

Permintaan sama juga disuarakan oleh Ketua PMII Lampung Utara, Afat Satria. Menurutnya, para wakil rakyat Lampung Utara ‎harus menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat. Tuntutan mereka itu dituangkan dalam fakta integritas. Aksi yang mereka lakukan ini merupakan aksi terakhir karena pihak legislatif telah menandatangani fakta integritas itu.

“Fakta integritas yang kami sodorkan ini harus disampaikan ke pemerintah pusat ‎supaya dapat segera mengeluarkan Perpu,” kata dia.

Di sisi lain, Ketua DPRD Lampung Utara, Romli menegaskan akan segera menyampaikan tuntutan para mahasiswa tersebut. ‎Apa yang disuarakan oleh mereka sejalan dengan pemikiran DPRD Lampung Utara.

“Tuntutan yang sudah kami tandatangani itu akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Kami menolak UU Cipta Kerja tersebut,” tegasnya.

‎Pantauan di lokasi, para mahasiswa berkumpul di halaman kantor Pemkab Lampung Utara sebelum bergerak menuju kantor legislatif. Setelah menggelar orasi lebih dari satu jam, para mahasiswa meminta perwakilan anggota DPRD yang hadir untuk menandatangani fakta integritas.

Dari sekian banyak fraksi di DPRD Lampung Utara, hanya Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN yang terlihat hadir. Fraksi Partai Demokrat diwakili oleh Ketua DPRD, Romli. Sementara dari Fraksi PAN dan FPKS dihadiri langsung oleh ketua fraksi (Ibnu Hajar dan M. Nuzul Setyawan).