Nelayan Kuala Teladas Protes Tambang Pasir Laut, Desak Pemerintah Hentikan Pengerukan

Teraslampung.com, Tulangbawang — Nelayan Kuala Teladas, Kabupaten Tulangbawang, Lampung, menggelar aksi spontan di perairan Muara Way Tulang Bawang pada Selasa, 10 November 2026. Mereka memprotes kembali beroperasinya aktivitas pengerukan pasir laut yang diduga dilakukan PT Sienar Tri Tunggal Perkasa dengan dalih pendalaman alur pelayaran.

Aksi yang diinisiasi Forum Masyarakat Peduli Lingkungan itu merupakan bentuk penolakan nelayan terhadap aktivitas pengerukan yang disebut berlangsung di wilayah tangkap mereka. Nelayan mengaku tidak mendapat pemberitahuan maupun dilibatkan sebelum aktivitas tersebut kembali berjalan.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, M. Nasir, mengatakan kembalinya kapal pengeruk pasir memicu keresahan masyarakat. Menurut dia, aktivitas tersebut berpotensi mengganggu ekosistem laut sekaligus mengancam sumber penghidupan nelayan.

"Kami menolak aktivitas pengerukan pasir laut yang mengancam wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat. Laut ini menjadi sumber penghidupan nelayan, bukan semata-mata ruang eksploitasi sumber daya alam," kata Nasir dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 11 November 2026.

Persoalan pengerukan pasir laut di perairan Kuala Teladas bukan perkara baru. Aktivitas tersebut telah berlangsung sejak 2021 dan sejak awal mendapat penolakan dari nelayan Kuala Teladas serta sejumlah desa di sekitarnya.

Masyarakat telah berulang kali menyampaikan pengaduan kepada instansi pemerintah. Namun, menurut Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, berbagai pengaduan itu belum menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan.

Pada 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sempat meninjau aktivitas pengerukan pasir laut dengan menghadirkan pihak perusahaan dan masyarakat nelayan. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan forum, diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Setelah pertemuan itu, perusahaan menghentikan operasional dan menarik kapalnya dari perairan Muara Way Tulang Bawang. Nelayan sempat kembali menjalankan aktivitas penangkapan ikan tanpa gangguan pengerukan.

Namun, penghentian tersebut tidak berlangsung permanen. Pada pertengahan 2026, aktivitas pengerukan kembali muncul. Nelayan menduga perusahaan yang sama kembali beroperasi di kawasan tersebut.

Nasir menilai pemerintah belum menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat pesisir. Penghentian aktivitas pada 2024, kata dia, tidak disertai kepastian perlindungan wilayah tangkap maupun keterbukaan mengenai perizinan dan dampak lingkungan.

"Persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kami sudah menyampaikan keberatan dan pengaduan, tetapi aktivitas yang sama kembali muncul. Pemerintah harus memberikan kepastian, jangan membiarkan masyarakat terus menghadapi ancaman terhadap ruang hidupnya," ujarnya.

Mengancam Sentra Rajungan Lampung

Penolakan nelayan juga berkaitan dengan potensi dampak pengerukan terhadap sumber daya perikanan, khususnya rajungan. Perairan pesisir timur Lampung selama ini menjadi salah satu kawasan penting penghasil komoditas tersebut.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang dikutip dalam pernyataan forum, volume ekspor rajungan Lampung pada 2025 mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp 518 miliar. Lampung disebut menyumbang sekitar 10-12 persen dari total ekspor rajungan nasional.

Wilayah penghasil rajungan utama di Lampung meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Kuala Teladas merupakan salah satu kawasan pesisir yang masyarakatnya menggantungkan penghidupan pada hasil tangkapan laut.

Bagi nelayan, pengerukan pasir bukan sekadar persoalan aktivitas kapal di laut. Mereka mengkhawatirkan perubahan kondisi perairan dan habitat biota laut, termasuk rajungan dan ikan yang menjadi komoditas utama tangkapan.

Nasir mengatakan keberlanjutan ekosistem laut berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

"Laut bukan hanya tempat mencari ikan. Di sana ada sumber pangan, penghidupan, dan ruang hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika ekosistemnya rusak, nelayan yang pertama kali menanggung akibatnya," kata dia.

Berkaitan dengan Hak Lingkungan Hidup

Penolakan nelayan Kuala Teladas juga didasarkan pada hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, informasi lingkungan, partisipasi, serta akses terhadap keadilan lingkungan.

Pasal 66 undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi keberlangsungan usaha dan penghidupan nelayan.

Forum juga merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) PP Nomor 26 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut sebelumnya menjadi dasar pemanfaatan dan penjualan hasil sedimentasi laut, termasuk pasir laut.

Bagi masyarakat nelayan, persoalan pengerukan di Kuala Teladas tidak bisa dipisahkan dari kewajiban pemerintah memastikan aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai hukum dan tidak mengorbankan hak masyarakat pesisir.

Empat Tuntutan Nelayan

Melalui aksi tersebut, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menyampaikan empat tuntutan. Pertama, menolak segala bentuk penambangan pasir yang merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan nelayan Kuala Teladas.

Kedua, mendesak pemerintah menghentikan seluruh aktivitas penambangan pasir yang berdampak terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat. Ketiga, meminta pemerintah melindungi ekosistem laut, wilayah tangkap, serta hak ekonomi dan sosial nelayan.

Keempat, menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap kebijakan maupun rencana pembangunan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.

Nasir menegaskan masyarakat tidak akan tinggal diam apabila aktivitas pengerukan kembali mengancam wilayah tangkap mereka.

"Kami meminta pemerintah segera menghentikan aktivitas tambang pasir yang merusak ekosistem laut dan mengancam penghidupan masyarakat. Jangan sampai kepentingan eksploitasi sumber daya alam justru mengorbankan nelayan," ujar Nasir.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari PT Sienar Tri Tunggal Perkasa mengenai dugaan kembali beroperasinya aktivitas pengerukan tersebut. Keterangan perusahaan dan pemerintah daerah masih diperlukan untuk mengklarifikasi status perizinan, dasar kegiatan pendalaman alur, serta potensi dampak lingkungan di perairan Muara Way Tulang Bawang.