Jabatan Kepala Dinas Perpustakaan tak Ikut Dilelang, Ini Alasan BKPSDM Lampung Utara

Teraslampung.com, Kotabumi--Kebijakan Pemkab Lampung Utara dalam lelang atau seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) kali ini bak air dan minyak. Di satu sisi mereka melelang jabatan yang masih ada penghuninya, di sisi lain, JPTP yang kosong malah tak ikutsertakan dalam lelang.

Adapun jabatan yang kosong tapi tak dilelang tersebut adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD). Jabatan itu kosong usai ditinggal Sri Mulyana ke tempatnya yang baru. 

Sri Mulyana sendiri saat ini menempati posisi Staf Ahli Bupati. Posisi barunya tersebut ditempatinya terhitung sejak tanggal 3 September 2026.

Sementara jabatan yang dilelang, tapi masih ada 'pemiliknya' adalah jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Posisi itu masih ditempati oleh Maryadi. 

Terkait Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendry Dunant berdalih, tidak dimasukkannya jabatan DPKD dalam selter kali ini memang sengaja dilakukan. Hal itu dikarenakan nama-nama perangkat daerah yang akan dilelang tergantung dari usulan setiap pemerintah daerah termasuk Lampung Utara.

"Jadi, pemkab bisa mengusulkan atau tidak mengusulkan salah satu JPTP yang kosong untuk diikutkan ke dalam Selter," jelasnya.

Untuk menguatkan argumennya, ia mencontohkan jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan itu akan kosong dalam tiga bulan ke depan dikarenakan akan ditinggal pensiun.

"Kalau jabatan itu mau di-selter-kan, sebenarnya bisa," kata dia.

Sejak tanggal 10 September lalu, Pemkab Lampung Utara membuka lelang jabatan atau seleksi terbuka (Selter) Lampung untuk 11 JPTP. Dari ke-11 JPTP tersebut, jabatan DPKD tidak termasuk di antaranya. Proses pendaftaran akan berakhir pada Jumat, pekan ini.

Feaby Handana