Gubernur Lampung Dorong Pemerataan Ekonomi melalui Penguatan Ekosistem Digital

Teraslampung.com, BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong penguatan ekosistem digital sebagai salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Menurut dia, pemerataan akses teknologi dan konektivitas digital menjadi faktor penting dalam memperluas pertumbuhan ekonomi hingga ke desa-desa.

Hal itu disampaikan Mirza saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI terkait pengawasan kinerja serta dukungan ekosistem digital terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Hotel Grand Mercure, Bandarlampung, Sabtu, 11 April 2026.

Dalam paparannya, Mirza mengatakan Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Sumatera. Namun, aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Ia menyebut sekitar 70 persen perputaran uang berada di kota, sementara sisanya berada di wilayah perdesaan.

Menurut Mirza, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Salah satu caranya adalah memperkuat akses digital agar pelaku usaha lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

“Di Lampung ada ribuan usaha berbasis komunitas, seperti industri keripik singkong. Potensinya besar, tetapi sering terkendala distribusi dan keterbatasan infrastruktur digital,” kata Mirza.

Ia mengatakan pemerintah daerah saat ini memfokuskan pembangunan pada dua agenda utama, yakni menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi skala kecil di desa dan memperluas konektivitas digital hingga ke wilayah yang belum terjangkau secara optimal.

Menurut dia, pemerataan akses digital akan membantu pelaku usaha di desa mengembangkan pasar tanpa harus bergantung pada pusat-pusat ekonomi di perkotaan.

Mirza juga menilai sejumlah kebijakan pemerintah pusat di sektor pertanian telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Lampung. Ia menyebut peningkatan pendapatan petani turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada 2025 mencapai 5,90 persen secara tahunan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid yang memimpin kunjungan kerja tersebut mengatakan transformasi digital harus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional. Menurut dia, keberadaan badan usaha milik negara, terutama di sektor telekomunikasi, perlu memberikan dukungan yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami ingin memastikan tidak ada kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Karena itu, transformasi digital harus menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PT Telkom Indonesia menyatakan perusahaan terus memperluas layanan digital, termasuk penyediaan platform pembelajaran bagi sekolah dan penguatan ekosistem digital untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).