Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Pertanian untuk Tingkatkan Pendapatan Petani

Teraslampung.com, BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong percepatan hilirisasi komoditas pertanian sebagai strategi meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Mirza, selama ini nilai tambah komoditas pertanian lebih banyak dinikmati pelaku usaha di sektor hilir karena petani umumnya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat ekonomi yang diterima petani belum optimal meskipun Lampung merupakan salah satu daerah penghasil komoditas pertanian terbesar di Indonesia.

“Dulu harga gabah di tingkat petani sangat rendah, sementara di konsumen tinggi. Ketimpangan ini yang menyebabkan kemiskinan di wilayah pedesaan,” kata Mirza saat menerima peserta Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 15 April 2026.

Ia mengatakan Lampung memiliki posisi strategis dalam rantai distribusi nasional karena berada di jalur penghubung antara Pulau Sumatera sebagai kawasan produksi dan Pulau Jawa sebagai pusat konsumsi. Posisi tersebut menjadikan Lampung sebagai salah satu simpul utama distribusi pangan nasional.

Dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, Lampung memiliki basis pertanian dan perkebunan yang kuat. Provinsi ini menjadi salah satu produsen utama padi, jagung, singkong, kopi, dan nanas. Bahkan, Lampung dikenal sebagai penghasil kopi terbesar di Indonesia dan salah satu sentra produksi nanas terbesar di dunia.

Untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan program hilirisasi berbasis desa melalui program Desaku Maju. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan fasilitas pengering hasil pertanian agar petani tidak lagi menjual hasil panen dalam kondisi basah.

“Dengan pengeringan di desa, nilai tambah bisa langsung dinikmati petani,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan pupuk organik berbasis limbah desa untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi.

Mirza menilai kebijakan nasional yang mendorong kenaikan harga gabah dan jagung mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Peningkatan pendapatan petani, menurut dia, berkontribusi pada naiknya daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi di pedesaan.

Selain sektor pangan, Lampung juga dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Potensi tersebut antara lain berasal dari energi panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi berbasis singkong yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.

Menurut Mirza, pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada penguatan sektor riil yang mampu menciptakan nilai tambah di daerah. Karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki tata niaga komoditas sekaligus membuka ruang investasi untuk mendukung hilirisasi dan pengembangan energi.

Kegiatan PKDN Sespimti Polri tersebut juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung agenda nasional di bidang kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.

Ketua Tim PKDN Sespimti Polri, Irjen Pol. Chuszaini Patoppoi, mengatakan para peserta selama berada di Lampung melakukan serangkaian kunjungan dan diskusi dengan sejumlah lembaga, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bulog, dan Badan Pusat Statistik. Mereka juga meninjau sejumlah sektor strategis yang menjadi penopang perekonomian daerah.

Menurut Chuszaini, pengalaman di Lampung memberikan gambaran mengenai potensi besar sektor pangan dan ekonomi kreatif yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan strategis di masa mendatang.