DPRD Lampung Terima Dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2026
TERASLAMPUNG.COM — DPRD Lampung menerima dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dari Pemprov Lampung pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Rabu (20/8/2025). Penyerahan dilakuka...
teras lampung
TERASLAMPUNG.COM — DPRD Lampung menerima dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dari Pemprov Lampung pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Rabu (20/8/2025).
Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, kepada Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung Naldi Rinara, dalam
Sekdaprov Marindo mengatakan, pendapatan daerah pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp7,6 triliun. Menurutnya, angka itu diupayakan secara optimal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4 triliun yang didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,4 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp111 miliar.
Marindo mengatakan, target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri dan berkelanjutan.
“Di sisi belanja, Pemprov Lampung mengarahkan anggaran untuk mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara merata dan adil. Pemprov Lampung selalu menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” kata Marindo.
Salah satu program unggulan yang disorot adalah komitmen Pemprov Lampung dalam bidang pendidikan. Antara lain dalam penyertaaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Selain alokasi anggaran dana BOS sebesar Rp476 miliar, Pemprov Lampung juga menganggarkan lebih dari Rp100 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026,” kata dia.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Lampung menetapkan target kemantapan jalan provinsi mencapai 80,88% pada akhir tahun 2026. Untuk mencapainya, Pemprov mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun yang bersumber dari pinjaman daerah. Hingga akhir 2029, total kebutuhan anggaran untuk mencapai target kemantapan jalan sebesar 87,95% diperkirakan mencapai Rp4,72 triliun.
