Chusnunia : Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG

Teraslampung.com — Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia meminta pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan para pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Chusnunia terkait keluhan dari para pelaku UMKM yang berusaha terlibat dalam Program MBG ini.

“Padahal salah satu tujuan mulia dari program MBG sendiri adalah untuk meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM serta menumbuhkan lapangan kerja,”ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian UMKM,ada sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari jumlah itu, 49 persen di antaranya adalah perempuan. Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi terlibat dalam Makan Bergizi Gratis.

Politisi PKB tersebut menjelaskan berbagai keluhan yang diterima mulai soal kesulitan UMKM terkait permodalan, belum lagi persoalan teknis seperti penyediaan dapur khusus dengan ukuran tertentu. Disamping itu para pelaku UMKM juga kekurangan akses informasi terkait proses bidding atau Lelang.

Ia juga menilai minimnya keterlibatan para pelaku UMKM dalam program MBG tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

”Program MBG yang kurang melibatkan UMKM berpotensi memberikan dampak ekonomi yang terbatas pada skala yang lebih kecil, seharusnya bila kita serius ingin memberdayakan para pelaku UMKM kita maka harus didampingi agar mampu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai mitra program MBG,” jelas perempuan yang akrab disapa Nunik tersebut.

Guna mengatasi kendala para pelaku UMKM dirinya memandang guna mengatasi persoalan legalitas pemerintah perlu menyederhanakan persyaratan legalitas dan teknis agar para pelaku UMKM dapat lebih mudah terlibat dalam program MBG.

“Selain itu terkait kendala permodalan Pemerintah dapat memberikan dukungan permodalan atau skema pembiayaan khusus untuk UMKM yang ingin berpartisipasi dalam program MBG,”tambah politisi asal Lampung tersebut.

Nunik juga menghimbau para pelaku UMKM juga harus terus berusaha mendorong kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar yang menjadi penyedia dalam program MBG agar dapat turut serta dalam rantai pasok.

“Selain itu para pelaku UMKM juga hendaknya bisa bersatu bekerjasama dalam bentuk kelompok atau gabungan UMKM agar memperkuat investasi mikro sehingga bila terlibat dalam program MBG dapat lebih berkelanjutan,” tambahnya.

Disamping itu Nunik menyebut pihaknya juga tengah mencermati kebijakan pemerintah melonggarkan impor food tray yang tentunya akan berdampak pada industry dalam negeri. Pelonggaran kebijakan impor food tray sebagai bagian dari Paket Deregulasi Impor yang diumumkan akhir bulan akhir Juni 2025.

Kebijakan ini sendiri mendapatan protes dari Asosiasi Produsesn Wadah Makan Indonestri yang menyatakan bahwa industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG untuk 82,9 juta penerima MBG di 2025.

“Jika memang bisa dipenuhi para pelaku industri dalam negeri kan tentunya tidak perlu mengimpor agar manfaat program MBG sendiri dapat dinikmati oleh para pelaku usaha nasional,”pungkasnya.