Waseskab: Humas Kementerian dan Pemerintah Daerah Harus Berbenah Hadapi Kenyataan Baru

JAKARTA, Teraslampung.com — Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Bistok Simbolon mengatakan, humas pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini sudah tidak bisa lagi bekerja seperti pada tahun 1997 ke bawah, yang bisa mengubah berita sebuah media sebelum naik cetak. Menurut Bistok, setelah reformasi dan lahirnya kebebasan pers maka humas pemerintah harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi mutakhir.

“Saya kira humas di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah harus berbenah diri menghadapi kenyataan-kenyataan baru, situasi baru, dalam peran media ini,” tutur Bistok Simbolon saat membuka seminar masalah media sosial yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Asdep Bidang Humas dan Protokol Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet, di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Selasa (10/11).

Waseskab menyarankan, humas pemerintah harus memberikan intersep terhadap informasi. “Kita harus mendahului, kita membuat agenda setting, sehingga kita yang me lead informasi. Kalau kita hanya mengcounter dan mengcounter walaupun tadi dengan data yang akurat, kalau dari sebelah sana menggelang-geleng kan susah walau dijawab dengan data,”  terang Bistok.

Bistok mengingatkan, kalau humas  hanya dalam mode bertahan itu seperti kiper yang gawangya seratus meter tapi orang yang jaga satu orang, maka akan jebol.

Waseskab menggarisbawahi langkah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sudah merekrut 100 ahli untuk mensinergikan bagian humas. Ia menilai, langkah Menkominfo ini merupakan pertanda bahwa humas harus menerima situasi baru ini kita harus membenahi diri,.

“Kita harus mampu lebih kompeten dalam menangani humas,” katanya.

Waseskab juga menyarankan jajaran humas pemerintah untuk mempelajari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana pemerintah berhadapan dengan media massa yang begitu kencang.

“Itu yang saya katakan kapitalis dan imperialisme sekarang ada di pengusaha-pengusaha media, itu yang kita lawan, yang saat ini muncul dalam wujud baru,” kata Bistok.

Pemerintah, lanjut Bistok, tidak punya tangan khusus. Kalau dulu ada TVRI dan RRI, sekarang sudah jadi independen, tidak bisa lagi dipengaruhi pemerintah. Ia menyebutkan, di seluruh dunia pemerintah berhadapan dengan rimba rakyat yang kekuatan media ada di tangan orang per orang, yang begitu mudahnya memanipulasi  opini publik.

“Saya tidak mengharapkan mendorong kita menjadi manipulator, hanya saja setidaknya kita bisa mengimbangi serangan-serangan dari pihak-pihak yang tidak suka dengan pemerintahan kita,” pungkas Waseskab.

Seminar yang mengambil tema “Optimalisasi Penggunaan Media Sosial dalam Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pemerintah” itu menghadirkan pembicara Edi Nurhadianto dari Sekretariat Kabinet (Setkab) dan praktisi media sosial Enda Nasution, dan moderator Alfurkon Setiawan (Asdep Humas dan Protokol Setkab)

Seminar diikuti oleh 150 peserta dari Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas).

Tampak hadir dalam seminar tersebut antara lain Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet Yuli Harsono, dan Staf Ahli Menkominfo Bidang Media Massa Henry Subiakto.