Tak Pikirkan Nasib Daerah, Pemprov Lampung Hanya Cairkan 3,2 Persen ke Pemkab Lampung Utara

Teraslampung.com, Kotabumi--Pemerintah Provinsi Lampung sepertinya tidak begitu peduli dengan nasib pemerintahan daerah di bawahnya. Buktinya, tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemkab Lampung Utara dibayar sangat kecil. Seolah-olah "yang penting mencairkan, daripada tidak".

Dari total utang DBH sebesar Rp101-an miliar, mereka baru mencicil sebesr Rp3,2 miliar atau 3,2 persen. Dengan demikian, tunggakan DBH yang tersisa masih sangat besar sekitar Rp97,8 miliar atau 97 persen

 Rp3,2 miliar dari total Rp101 miliar kepada Pemkab Lampung Utara.

"Baru dibayar (Pemprov Lampung) Rp3,2 miliar pada minggu lalu," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara, Iskandar Helmi, Selasa (30/6/2026).

Iskandar menyebutkan, alasan Pemerintah Provinsi Lampung hanya mampu membayar sebesar itu dikarenakan tidak punya cukup uang. Adapun sisanya masih belum jelas kapan penyalurannya.

"Masih dikumpul-kumpulkan (uangnya) oleh mereka," jelasnya.

Tidak jelasnya pembayaran tunggakan DBH ini berdampak bagi laju perbaikan kualitas infrastruktur di Lampung Utara. Akibatnya, mereka terpaksa mengambil jalan pintas dengan mengajukan utang sebesr Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

Dalam perjalanannya, rencana ngutang ini mendapat penolakan dari aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di sana. Pinjaman ini dianggap tidak masuk akal. Selain akan membuat kondisi keuangan kian tercekik, pinjaman mengisyaratkan ketidakmampuan pemkab dalam menagih tunggakan DBH. 

Sebelumnya pada Jumat (12/6/2026), dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 terungkap bahwa total utang DBH Pemprov Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp 549 miliar.

Feaby Handana