Kontroversi Belanja Publikasi 2018, Pejabat dan Mantan Pejabat Bappeda Lampura Buang Badan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Mantan Kepala Bidang Perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara, Surya Ardianto mengaku sama sekali tidak tahu – menahu mengenai belanja publikasi dalam program pen‎gelolaan keuangan tahun 2018. Alasannya, program itu tidak pernah ada di bidang yang dipimpinnya kala itu.

“‎Di Bidang Perencanaan sebelum berubah nama seperti sekarang ini, program itu enggak ada,” kata Surya Ardianto yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Lampung Utara, Jumat (28/5/2021).

Besaran anggaran publikasi yang dikatakan mencapai ratusan juta pun ‎jauh melampaui anggaran kegiatan yang dikelolanya kala itu. Di tahun tersebut, anggaran program terbesar diperuntukan bagi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan nilai sebesar Rp300-an juta.

“Kegiatan yang paling besar anggarannya cuma Musrenbang dan nilainya hanya sekitar Rp300-an juta,” jelasnya.

Surya juga membantah jika disebut – sebut menjabat sebagai ‎Pejabat Penata Usaha Keuangan pada tahun tersebut seperti yang dikatakan oleh mantan Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda, Muji Tabah. Menurutnya, yang menjabat sebagai PPK itu adalah atasannya, Budi T Tamin.

“Saya enggak menjabat sebagai PPK kala itu. Pak Budi yang menjabatnya,” kata dia.

Sebelumnya, penggunaan ratusan juta belanja publikasi dalam program pen‎gelolaan keuangan tahun 2018 hingga kini masih menjadi misteri. Penyebabnya, sejumlah pejabat dan mantan pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara belum dapat memberikan penjelasan yang ‘memuaskan’ terkait hal itu.

Mantan Kepala Sub Bagian Bappeda Lampung Utara, Muji Tabah ‎ketika dikonfirmasi Teraslampung.com terkait hal itu pada Jumat (21/5/2021) memperkirakan bahwa belanja publikasi dimaksud termasuk program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Belanja publikasi tidak melulu diperuntukan bagi publikasi melainkan juga untuk biaya makan dan minum peserta Musrenbang tahun 2018.

“‎Ratusan juta itu seperinya masuk ke dalam kegiatan Musrenbang. (Belanja publikasi) Itu hanya sebagian dari item (karena) ada item lainnya makan dan minum. Enggak mungkinlah Ratusan juta untuk itu (publikasi)” kata dia.

Kendati demikian, ‎Muji menyarankan Teraslampung.com untuk menemui mantan Pejabat Bappeda lainnya, yakni Budi T Tamin (Mantan Sekretaris Bappeda) dan Surya Ardianto (Kepala Bidang Perencanaan, Makro Pembangunan‎ Bappeda) supaya mendapat penjelasan yang lebih akurat. Alasannya, keduanya merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penata Usaha Keuangan pada tahun tersebut.

“‎Tahun itu, saya mundur dari posisi PPTK karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung. Silakan konfirmasi dengan pak Budi atau pak Surya supaya lebih jelas terkait hal itu,” terang dia.‎

Perkiraan yang disampaikan oleh mantan pejabat Bappeda ini sepertinya memang meleset dengan fakta yang ada. Temuan Teraslampung.com, Program Pengelolaan Keuangan dan Penyelenggaraan Musrenbang merupakan dua kegiatan berbeda. Kegiatan untuk Musrenbang sendiri nilainya Rp400-an juta meski yang terserap hanya Rp300-an juta kala itu.

‎Sebelumnya, berdalih belum menempati jabatannya, sejumlah petinggi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara tak mampu menjelaskan mengenai belanja publikasi dalam program pengelolaan keuangan tahun 2018. Padahal, besaran anggaran untuk kegiatan itu nila‎inya sangat fantastis karena mencapai ratusan juta.

“Nah, enggak tahu saya. Saya harus pelajari dulu,” kata Kepala Bappeda Lampung Utara, Andi Wijaya kala itu.

Ketidaktahuannya ini dikarenakan pada tahun itu ia belum menempati jabatannya. Ia sendiri menempati jabatannya sejak akhir Desember 2020 lalu. Sementara saat ditanyakan apakah program serupa kembali dianggarkan atau tidak di tahun ini, Andi Wijaya menegaskan bahwa program itu tidak ada di tahun ini.

“Enggak ada. Enggak ada kalau untuk tahun ini,”‎ tegasnya.

Keterangan Kepala Bappeda ini setali tiga uang dengan pernyataan Kepala Sub Bidang Keuangan Bappeda, Dedi Irawan. Dalihnya pun sama, yakni belum menempati posisinya pada tahun 2018.

“Tahun 2018?enggak tahu kalau itu. Coba tanyakan ke pejabat yang lama,”‎ saran dia.