Gubernur: SDM Pajak Daerah Harus “Anti Bocor”

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo memastikan sistem pembayaran pajak secara online dapat  meminimalkan penyimpangan. Menurut Gubernur, sebaiknya sumber daya manusia yang menangani pajak daerah sebaiknya orang baik yang kuat, “antibocor”,  antipemyimpangan,anti rundingan.

“Saya tidak ingin satu rupiah pun uang pajak  yang tidak masuk atau tersimpangkan tidak  ada kebocoran untuk mengiliminir  penyimpangan yang akan terjadi,” kata Gubernur di sela-sela kunjungan perdananya di Kantor Dispenda Provinsi Lampung , Selasa (30/12).

Ke depan, kata gubernur,  Dispenda  akan mempermudah  masyarakat dalam melakukan pembayaran dengan jaringan ATM, Bank Lampung, atau bank nasional di Lampung.

“Sistem monitoring pertama lima detik dan terhubungkan dengan Dispenda, BPK  dan BPKP. Sistem ini sebagai rintisan  dan sudah seperti di Jawa Timur. “Saya ingin dlilakukan audit sistem oleh BPK atau BPKP yang menyempurnakan sehingga  tidak ada lagi penyimpangan yang jumlahnya triliyunan rupiah,” jelasnya.

“Pada 2015 akan dilaksanakan  pembayaran kendaran bermotor melalui dealer-dealer. Jangan sampai ada orang  mau membayar pajak kita persulit,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Aplikasi Dispenda Lampung, Romi Hendri, mengungkapkan jumlah uang pajak yang masuk melalui 26 kantor Samsat se-Lampung per harinya mencapai Rp 4-Rp 5 miliar.

Menurut Romi  pembayaran pajak dengan sistem online selama ini sebenarnya sudah dilakukan.Namun, kata dia, hal itu i hanya untuk membantu sistem administratif.

“Masyarakat dapat membayar seluruh gerai Samsat yang ada di Bandarlampung. Namun pembayaran tetap dilakukan secara manual.  Sistem online ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012,” katanya.

Mas Alina Arifin