Franstorry Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Lampung Utara
Feaby|Teraslampung.com Kotabumii — Franstorry akhirnya resmi menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (PUPR Lampura), Senin pagi (2/4/2018). Peresmian posisi Plt ini dilakukan dalam pro...

Feaby|Teraslampung.com
Kotabumii — Franstorry akhirnya resmi menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (PUPR Lampura), Senin pagi (2/4/2018).
Peresmian posisi Plt ini dilakukan dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab) yang dilakukan di kantor Dinas PUPR hari ini. Sayangnya, baik (mantan) Kepala Dinas PUPR (Syahbudin) dan Sekretarisnya (Susilo Dwiko) tak terlihat hadir dalam prosesi tersebut. Serah terima keduanya diwakili oleh Syahrizal Adhar selaku Pelaksana Tugas Asisten II Sekretaris Kabupaten Lampung Utara.
Usai prosesi serah terima jabatan, Syahrizal mengatakan sertijab ini diadakan hanya untuk membuat roda organisasi di Dinas PUPR kembali normal. Dengan demikian, para pegawai telah dapat menunaikan tugas dan kewajibannya masing – masing mulai dari sekarang.
“Ini bukan persoalan sah atau tidak sahnya sertijab tapi semata – mata untuk kepentingan organisasi di tubuh Dinas PUPR sehingga para pegawai dapat beraktivitas seperti biasanya,” tuturnya.
BACA: Syahbudin Menolak Dicopot sebagai Kadis PUPR Lampung Utara
Salah satu contoh akibat adanya polemik promosi/mutasi di lingkungan Dinas PUPR, masih menurutnya, yakni pembayaran gaji para Aparatur Sipil Negara di instansi tersebut. Banyak ASN yang mempertanyakan nasib gaji mereka usai pergantian pejabat baru di instansi mereka.
“Kalau persoalan ini terus berkepanjangan tanpa ada langkah taktis untuk menyiasati terlebih dulu persoalan ini maka kemungkinan besar gaji mereka tidak dapat dibayar,” paparnya.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas PUPR, Franstorry menguraikan, langkah pertama yang akan dilakukannya usai mengembang tugas sebagai Plt ialah konsolidasi internal dan eksternal. Tujuannya supaya suasana di kantornya akan tetap kondusif dan tidak ada perpecahan di antara para pegawai.
BACA: Rolling yang Dilakukan Plt Bupati Lampura Dinilai Cacat Hukum
“Enggak boleh ada perpecahan karena semua yang kita miliki ini tidak ada yang abadi. Jangan ada pro atau kontra dalam persoalan promosi/mutasi ini,” pintanya.
Ia mengaku akan berupaya menyelesaikan pelbagai persoalan warisan dari (mantan) Kepala Dinas PUPR, Syahbudin. Salah satu fokus utama persoalan yang akan diselesaikannya ialah persoalan mengenai pencairan hak para kontraktor yang telah lama tertunda.
“Saya juga akan berkomunikasi dengan pak kepala dinas yang lama dan pihak keuangan. Mudah – mudahan persoalan hak kontraktor dapat diselesaikan dengan baik,” jelas dia.