Fraksi PDIP Usulkan APBD 2017 Berpihak pada Sektor Pertanian dan Usaha Mikro

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–DPRD Lampung Utara menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi – Fraksi atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017, di gedung DPRD, ‎Selasa (1/11/2016) sekitar pukul 10.00 WIB.

Fraksi PDIP mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangannya atas KUA-PPAS 2017 dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Rahmat Hartono yang didampingi oleh unsur pimpinan DPRD lainnya seperti M. Yusrizal dan Arnol Alam. Total anggota DPRD yang hadir dalam paripurna kali ini berjumlah 28 anggota.

Dalam pandangannya yang disampaikan melalui juru‎ bicara Fraksi, Jupi mengatakan hendaknya arah kebijakan anggaran dan plafon anggaran pada tahun anggaran 2017 mendatang lebih berpihak pada sektor pertanian, perkebunan, usaha mikro.‎ Salah satu caranya ialah dengan mengalihkan sejumlah anggaran pembangunan infrastruktur kepada berbagai sektor dimaksud.

“Kami juga menghendaki, Bupati memiliki langkah cerdas untuk menanggulangi turunnya berbagai harga komoditas seperti yang terjadi belakangan ini,” paparnya.

Kesempatan kedua diberikan pada Fraksi Partai Demokrat yang dalam hal ini disampaikan melalui juru bicaranya, Joni Bedyal. Mereka juga meminta Pemkab dapat meniru langkah yang telah dilakukan oleh Bupati Lampung Tengah yang telah mampu mengatasi keresahan para petani singkong akibat anjloknya harga singkong.

Fraksi Partai Demokrat juga meminta para petinggi instansi untuk tak lagi mangkir atau hanya mengirimkan wakilnya dalam pembahasan KUA-PPAS. Jika hal itu masih diulangi, mereka mengancam tak akan melakukan pembahasan itu di tingkat Komisi. Selain itu, FPD menyoroti maraknya pungutan liar di sepanjang jalan mulai dari Kecamatan Bunga Mayang hingga ke wilayah perkotaan.

“Jika masih tak hadir, pembahasan KUA-PPAS tak akan kami bahas,” ancamnya.

Sementara Fraksi Partai Gerindra, Nurdin Habim menyampaikan pandangan Fraksi seputar tolok ukur dalam penyusunan KUA-PPAS 2017. Menurutnya, proses penyusunan anggaran bukan lah sekedar kenaikan atau penurunan nilai anggaran. Pasalnya, Pemkab sedianya menjadikan pencapaian yang telah diraih selama dua tahun belakangan ini sebagai tolak ukur dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2017 mendatang.

“Capaian yang telah diraih selama dua tahun belakangan ini harus dapat jadi tolok ukur penyusunan KUA-PPAS,” tegas dia.

Adapun pandangan umum Fraksi Partai Golkar atas Rancangan KUA-PPAS seperti yang dibacakan oleh juru bicaranya, Muhlis menyoroti buruknya kualitas pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh sejumlah rekanan. Tak jarang, jalan – jalan yang telah diperbaiki hanya berumur dua tahun dan setelah itu kembali rusak. Hal ini tak boleh terus dibiarkan karena merupakan salah satu bentuk pemborosan anggaran.

“Banyak jalan yang baru diperbaiki hanya berumur dua tahun. Setelah itu, kembali rusak. Coba saudara bayangkan, berapa banyak uang yang sudah dihambur – hamburkan untuk proyek – proyek infrastruktur itu,” paparnya.

Sedangkan Fraksi PKB, Fraksi Restorasi dan Fraksi PKS lebih memilih tak membacakan pandangan umumnya melainkan lebih suka mengirimkan pandangannya dalam bentuk tertulis. Sementara, Fraksi PAN sama sekali tak ada anggotanya yang kelihatan hadir dalam sidang kali ini sehingga tak dapat diketahui apa isi pandangan Fraksi mereka.

“Fraksi PKS tak akan membacakannya secara lisan melainkan secara tertulis,” urainya saat diminta membacakan pandangan Fraksinya.
‎Sidang paripurna akan kembali dilanjutkan pada Rabu (2/11/2016) dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan Fraksi – Fraksi di DPRD.

Pantauan di lokasi, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara tak terlihat hadir dalam sidang paripurna kali ini. Meski begitu, sepertinya Bupati telah mendelegasikan Wakil Bupati Sri Widodo‎ untuk mewakilinya hadir dalam sidang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Wakil Bupati Sri Widodo pada sidang kali ini.