Disdukcapil Lampura Tidak Hadiri Program SI Jamin, Ini Respons Wabup Ardian Saputra

Feaby Handana | Teraslampung.com Kotabumi–Wakil Bupati Ardian Saputra menyoroti ketidakhadiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara dalam program Sosialisasi Identifikasi dan Jemput Data Masyarakat Miskin (SI Jamin) di Aula Dinas...

Disdukcapil Lampura Tidak Hadiri Program SI Jamin, Ini Respons Wabup Ardian Saputra
Wakil Bupati Ardian Saputra (kanan) menanggapi ketidakhadiran Disdukcapil Lampung Utara dalam program SI Jamin.

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Wakil Bupati Ardian Saputra menyoroti ketidakhadiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara dalam program Sosialisasi Identifikasi dan Jemput Data Masyarakat Miskin (SI Jamin) di Aula Dinas Pertanian, Selasa (2/8/2022). Padahal, keberadaan mereka sangat diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.

“Ini yang mau saya tanyakan terlebih dulu sebenarnya apa yang menjadi alasan mereka tidak hadir hari ini,” terang Wakil Bupati Ardian Saputra usai kegiatan.

Program Sosialisasi Identifikasi dan Jemput Data Masyarakat Miskin (SI Jamin) ini dilakukan untuk mengoptimalkan data masyarakat penerima bantuan sosial. Muaranya agar pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dapat tercipta. Inilah mengapa kehadiran dari pihak Disdukcapil sangat dibutuhkan saat ini.

“Kalau memang alasannya tidak masuk akal, tentu akan ada evaluasi atas mereka.‎ Namun, sebelum ke sana, perlu pembahasan yang intensif,” kata dia.

‎Terpisah, Kepala Disdukcapil Lampung Utara, Khairul Anwar mengatakan, tak ingin memberikan dalih apa pun atas ketidakhadiran mereka dalam kegiatan itu. Ia menjelaskan, semua itu terjadi akibat kesalahan mereka sendiri.

“Kami mengaku salah dalam persoalan ini. Namun, yang pasti kami akan tetap loyal pada pimpinan,” jelasnya.

Program SI jamin adalah program data yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Disdukcapil. Program ini dibuat untuk memberikan kemudahan pada pihak koordinator Program Keluarga Harapan dan koordinator tenaga kesehatan sosial kecamatan dalam mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.