BEM Fisip UBL: Jokowi Harus Lepaskan Politik Balas Budi

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Para mahasiswa di Lampung meminta Presiden Jokowi konsisten untuk berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan konsep Tri Sakti dan program Nawa Cita. Mereka juga meminta Presiden Jokowi melepaskan politik balas budi.

Hal itu diungkapkan puluhan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip dan Hima Publik Universitas Bandarlampung (UBL) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Lampung, di JL. R.W. Monginsidi , Bandarlampung, Jumat (27/3).

“Rezim Joko Widodo – Jusuf Kalla  harus melepaskan politik balas budi yang akan berakibat pada keputusan dan kebijakan politik nasional. Sebab,  kebijakan akan rawan diintervensi oleh partai koalisi,”  kata koordinator aksi, Ferly Sanjaya, Jumat (27/3).

Ferly mengatakan, aksi kali ini merupakan dukungan kepada rezim Joko Widodo- Jusuf Kalla supaya lebih memprioritaskan atau lebih berpihak kepada masyarakat sesuai konsep TRI SAKTI yang diusung untuk diimplementasikan melalui program NAWACITA, “

Saat menyampaikan aspirasinya tentang sikap dan pandangan politiknya kepada DPRD Provinsi Lampung, Ferly mengatakan situasi politik nasional di era pemerintahan rezim Joko Widodo- Jusuf Kalla dinilai sudah cukup baik dan memuaskan. Namun, katanya, kebijakan-kebijakan politik yang berakibat kepada rakyat mayoritas terkadang berdampak miringnya opini publik kepada pemerintah seperti permasalahan politik, hukum, sosial dan budaya.

“Persoalan ekonomi yaitu kebijakan impor beras. Padahal di dalam Nawacita jelas reformasi di bidang pertanian dan merumuskan kebijakan yang berpihak kepada petani nasional. Kebijakan di bidang hukum seperti penolakan pemberian grasi kepada tersangka kasus koruptor dan narkotika,” tandasnya.

Ia berharap semoga negara kesatuan RI dapat semakin berjaya diera rezim Joko Widodo – Jusuf Kalla. NAWATUMA Bem Fisip UBL mengajukan 9 tuntutan seperti, Rezim Joko Widodo – Jusuf Kalla patuh kepada konsitusi RI.

“Kami mendesak Jokowi-JK membenahi  berbagai permasalahan bangsa. Misalnya  permasalahan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kami juga minta agar  statemen bahwa Jokowi  merupakan petugas partai segera dihentikan. Sebab, itu akan mencederai perasaan masyarakat Indonesia, kebijakan yang dikeluarkan Joko Widodo – Jusuf Kalla harus semata-mata atas dasar keprihatinan dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia,” kata Ferly.

Menurut Ferly, Jokowi harus konsisten melaksanakan TRI SAKTI. Yaitu berdaulat di bidang politik, mandiri, ekonomi dan berkepribadian sosial budaya, konsisten melaksanakan program NAWACITA sebagai bentuk realisasi terhadap konsep Tri Sakti Bung Karno, renegosiasi tembang-tambang yang dikuasai pemodal Asinh karena sangat merugikan bangsa Indonesia.

“Rezim Joko Widodo – Jusuf Kalla harus berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, komitmen melawan segala bentuk penindasan dan penghisapan SDA dan harus melawan sistim ekonomi Neoliberalisme dan imprealisme,” kata Ferly.

Ariftama