Wagub: Rencana Pembangunan Pemkab/Pemkot Harus Selaras dengan Renbang Pemprov dan Pusat

Feaby/Teraslampung.com

KOTABUMI–Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengimbau Pemkab dan Pemkot dalam menyusun rencana pembangunan diselaraskan dengan rencana pembangunan  pemerintah pusat dan provinsi.

“Rencana pembangunan di kabupaten harus dapat selaras dengan provinsi dan pusat. Untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan kabupaten/kota, saya sengaja berkeliling ke seluruh pemkab dan Pemkot di Lampung,” kata  Wakil Gubernur Bachtiar Basri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Lampura, di Aula Tapis, Pemerintah Kabupaten Lampura, Rabu (11/3).

Mantan  Bupati Tulang Bawang Barat itu mengatakan, Musrenbang bisa dijadikan tolok ukur  keberhasilan para bupati dan walikota dalam menyusun perencanaan pembangunan hingga pada tahap pelaksanaannya.

“Keselarasan ini akan bermuara kepada terciptanya keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),” katanya.

Menanggapi imabaun Wagub,  Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menyatakan kesiapan pihaknya  untuk menyelaraskan rencana pembangunan Kabupaten yang dipimpinnya dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Sebab, menurut Agung,  Musrenbang adalah pemantapan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menuju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

“Tentu kita siap menyelaraskan rencana pembangunan Kabupaten Lampung Utara  dengan Pemerintah Provinsi dan pusat,  karena semuanya untuk kemajuan Provinsi Lampung,” terang suami Endah Kartika Prajawati ini.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Lampura Azwar Yazid usai Musrenbang mengatakan pihaknya akan memanggil seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 32 SKPD dan 23 kecamatan untuk mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan.

“Pemerintah pusat memiliki sembilan program nasional atau Nawacita. Sementara pemerintah propinsi memiliki delapan  program atau Winducita. Sedangkan Pemkab Lampung Utara memiliki sedikitnya delapan program prioritas. Secepatnya akan kita tindaklanjuti arahan Pak Wakil Gubernur tersebut agar keselarasan itu dapat segera terwujud,” kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampura itu.