Soal Kecepatan Perizinan, Jokowi Minta Daerah Imbangi Pusat
Para gubernur, bupati dan walikota menyimak arahan Presiden Jokowi pada rapat kerja pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10). Foto: Istimewa/Sekretariat Kebinet RI. JAKARTA, Teraslampung.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) m...
| Para gubernur, bupati dan walikota menyimak arahan Presiden Jokowi pada rapat kerja pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10). Foto: Istimewa/Sekretariat Kebinet RI. |
JAKARTA, Teraslampung.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah ingin ada transformasi fundamental ekonomi kita dari yang dulunya bertumpu pada konsumsi, bertumpu pada ekspor bahan-bahan mentah, komoditas-komoditas mentah, harus dibalik total, dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi, dari konsumsi ke industri.
“Artinya, harus ada reindustrialisasi, ada hilirisasi total. Oleh sebab itu, daerah-daerah harus menyiapkan diri. Kalau ada investasi industri apapun, harus punya kecepatan untuk menangkap itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat kerja pemerintah (RKP) dengan para Gubernur, Bupati/Walikota, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).
Presiden mengingatkan para kepala daerah, Gubernur, Bupati/Walikota untuk ramah investasi dengan cara mempermuda pengurusan perizinan.
Jokowi mencontohkan perizinan di level nasional yang dulu bisa berbulan, sekarang 3 jam. “Daerah juga harus mengikuti itu. Jangan sampai di sini sudah 3 jam, nanti masuk izin ke daerah masih berbulan-bulan. “Tidak ada (investor) yang akan mau masuk ke kita,” ujarnya.
Menurut Jokowi, pengurusan perizinan yang sudah bisa kelar dalam tempo tiga jam antara lain di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk urusan investasi, NPWP, PT, dan pendirian perusahaan.
Rapat kerja pemerintah itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan beberapa pejabat lainnya.



