Seriusi Soal Dana Hibah Pilkada Lampung Utara, Kejari Telah Periksa 80 Saksi

Teraslampung.com, Kotabumi--Total 80 saksi telah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada. Saat ini proses pemanggilan para saksi masih terus berjalan.

"Penyidikan kasus ini masih terus berproses," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ready Mart Handri Royani merespons tuntutan Pospera dalam aksi unjuk rasa, Kamis (12/11/2026).

Sejak penanganan kasus dimulai hingga kini, pihaknya telah memeriksa 80-an saksi. Keterangan dari para saksi sangat dibutuhkan untuk mengurai benang kusut dalam persoalan ini.

"Proses ini juga masih terus berjalan untuk penanganan kasus pupuk," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pospera Lampung Utara, Juaini Adami menuturkan, akan terus memperjuangkan tuntutan mereka. Mulai dari kasus KPU hingga dugaan pengondisian dan 20 persen fee proyek di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Penataan Ruang, dan Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi. 

"Kami akan tetap konsisten dengan tuntutan kami sampai tuntas," kata dia.

Terkait persoalan dugaan pengondisian proyek di Disperkimciptaru, kalangan legislatif hingga sekretaris daerah kabupaten pernah buka suara. Persoalan ini juga sedang ditangani oleh pihak Inspektorat Lampung Utara.

Kabar mengenai adanya dugaan pengondisian proyek ini ramai dimuat oleh sejumlah media daring, Sebagaimana dilansir dari media-media tersebut, isu dugaan pengondisian ini pertama kali mencuat dalam grup Facebook yang beranggotakan puluhan ribu orang. 

Menyikapi isu miring yang menimpa dinasnya, Pelaksana Tugas Kepala Disperkimciptaru Lampung Utara, Dirgantara mempersilakan warganet untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum jika memang memiliki bukti kuat terkait hal ini. Langkah itu perlu dilakukan agar permasalahan tersebut dapat menjadi terang benderang.

Adapun mengenai dana hibah KPU, proses penyidikan hingga kini masih dilakukan oleh pihak kejaksaan. Sejumlah anggota KPU Lampung Utara diketahui sempat dimintai keterangannya. Persoalan dana hibah ini sendiri dilaporkan sejak tanggal 26 Mei 2025. 

Feaby Handana