Putra Jaya Umar: “Ada Indikasi Raskin Dialihkan!”
Suasana dengar pendapat antara Komisi II DPRD Lampung dengan Bulog Lampung di Ruang Komisi II DPRD Lampung Jl. Robert Wolter Monginsidi Bandarlampung, Jumat (16/1). BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Anggota Komisi II DPRD Lampung,&nb...
| Suasana dengar pendapat antara Komisi II DPRD Lampung dengan Bulog Lampung di Ruang Komisi II DPRD Lampung Jl. Robert Wolter Monginsidi Bandarlampung, Jumat (16/1). |
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Anggota Komisi II DPRD Lampung, Putra Jaya Umar, menyatakan bantuan beras miskin (raskin) untuk masyarakat miskin ada indikasi pengalihan bantuan oleh sebagian oknum.
“Sebagian beras dikasih untuk warga miskin dan sebagian dijual kembali dengan harga normal, dan ada juga indikasi selama dalam perjalanan oknum tersebut melubangi karung beras,” kata Putra Jaya Umar dalam acara dengar pendapat DPRD Lampung dengan Bulog Subdrive Lampung, Jumat (16/1).
Dia mengatakan, jika pada masa mendatang ada penyimpangan, diharapkan Bulog segera melakukan perbaikan dan mencari solusi. “Jangan sampai ada anggapan-anggapan praduga dan Bulog juga diharap dapat memberi sanksi yang tegas bila ada oknum yang bermain,” katanya.
Rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD Lampung dengan Bulog Lampung dihadiri oleh ketua Komisi II Hantony Hasan beserta jajarannya,kepala bulog divre Lampung Djoni nurashari beserta jajarannya, serta awak media.
Kepala Bulog Divre Lampung, Djoni Nur Ashari, mengatakan sebelumnya sering ada indikasi kecurangan dalam proses distribusi raskin untuk masyarakat di kabupaten/ kota baik itu di dalam perjalanan maupun saat distribusi ke masyarakat oleh aparat desa setempat.
“Kami tetap melakukan antisipasi yaitu dengan melakukan pengawasan dan kontrol sampai ke titik distribusi oleh.Satuan Petugas (Satgas) Raskin. Kalau dari titik distribusi ke masyarakat sepenuhnya kontrol dari aparat desa setempat. Nah, fungsi kontrol ini yang harus ditingkatkan,” jelasnya.
Menurut Djoni, pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila ditemukan kecurangan pada pendistribusian Besar untuk rakyat miskin.Tidak ada cara lain selain menempuh jalur hukum kalau ada kecurangan,” tegas Djoni, usai acara dengar pendapat.
Sebelumnya, Asisten II Pemprov Lampung, Adeham, membantah adanya penyimpangan penyaluran beras untuk keluarga miskin (rakin). Menurut Adeham, pada tahun 2014 penyaluran raskin berdasarkan data nama dan alamat yang valid (by name by addres).
“Beras raskin hanya untuk orang miskin dan hampir/menjelang miskin dan selama ini tugas penyaluran ada di Bulog yang mengkoordinasikan mulai dari gudangnya di Bandarlampung kepada 2000 titik distribusi,” kata Asisten II Provinsi Lampung Adeham,Selasa (13/1), dalam konferensi pers untuk menanggapi berita tentang penyaluran raskin yang tidak tepat sasaran.
Ariftama







