Lampung Peringkat Lima Penyaluran Raskin
Asisten II Adeham (kiri), Kepala Biro Ekonomi Pemprov Lampung Fahrizal (dua dari kiri), Kabag Humas dan Protokol Sumarju Saeni (kanan), Kepala Bulog Lampung Djoni Nur Ashari (dua kanan) dalam konfrensi pers tentang penyaluran beras bagi kelua...
teras lampung
|
Asisten II Adeham (kiri), Kepala Biro Ekonomi Pemprov Lampung Fahrizal (dua dari kiri), Kabag Humas dan Protokol Sumarju Saeni (kanan), Kepala Bulog Lampung Djoni Nur Ashari (dua kanan) dalam konfrensi pers tentang penyaluran beras bagi keluarga misnkin (raskinO di Ruang Asssten II, Selasa (13/1).
|
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–-Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung berada pada peringkat lima secara nasional dalam pembagian beras untuk keluarga miskin (raskin) paling baik dari sisi ketepatan, sasaran, jumlah dan waktu.
Menurut Asisten II Provinsi Lampung, Adeham, warga miskin di Lampung sekitar 573.954 rumah tangga prasejahtera (RPS) dengan jumlah raskin yang sudah disalurkan 8.609.310 kg (8.600 ton per bulan.), dengan asumsi 100 persen tersalur ke masyarakat. Data tersebut dapat dari program perlindungan sosial tahun 2011 yang dilaksanakan BPS.
“BPS akan mendata warga miskin dan hampir miskin dalam waktu tiga tahun. Kemudian data tersebut diserahkan kepada tim percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun, pada 2014 BPS tidak mendata karena adanya pilkada dan pemilu dan rencananya BPS akan mendata kembali pada Maret tahun 2015,” kata Adeham saat Konpres di ruang rapat Assisten II, Selasa (13/1)..
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengakui adanya kesalahan dalam memberikan data masyarakat miskin dan hampir miskin. Alasannya, pembagian raskin pada 2012-2014 menggunakan data tahun 2011.
Hal ini menyebabkan pembagian raskin kepada masyarakat tidak tepat sasaran.. Bahkan berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Penyaluran Raskin Provinsi Lampung ada sekitar 15 persen tidak tepat sasaran dan dinikmati masyarakat menengah keatas.
“Untuk tingkat nasional tidak ada satu provinsi pun yang sampai 100 persen dalam pembagian raskin ini,”ujar Adhi Wiriana , Kepala BPS Provinsi Lampung, Selasa (13/1)
Adhi berharap agar ke depan data yang ada dapat diupdate melalui musyawarah daerah (Musdes), musyawarah kelurahan (Muskel). “Pada masa mendatang kami berusaha ongkos jangan lagi dibebankan ke warga miskin tapi pemerintah daerah( Pemda) dan seharusnya menganggarkan untuk mengantarkan Raskin tersebut ke rumah-rumah warga yang miskin,” kata Adhi.
Ariftama
