Presiden Minta tak Ada Kriminalisasi KPK dan Polri

Presiden Jokowi menyampaika keterangan pers terkait perseteruan KPK dengan Polri, di Istana Merdeka, Minggu malam (25/1). Foto: dok Sekretariat Kabinet. JAKARTA, Teraslampung.com — Presiden Joko Widodo meminta agar jangan ada kriminali...

Presiden Minta tak Ada Kriminalisasi KPK dan Polri
Presiden Jokowi menyampaika keterangan pers terkait perseteruan KPK dengan Polri, di Istana Merdeka, Minggu malam (25/1). Foto: dok Sekretariat Kabinet.

JAKARTA, Teraslampung.com — Presiden Joko Widodo meminta agar jangan ada kriminalisasi baik di tubuh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Bahwa kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kweibawaan sebagai institusi penegak hukum termasuk Kejaksaan dan Mahkamah Agung oleh sebab itu jangan ada kriminalisasi saya ulangi jangan ada kriminilsasi,” kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu malam (25/1).

Jokowi menyampaikan keterangan pers setelah bertemu dengan sejumlah tokoh. Sebelumnya, beberapa tokoh nasional dipanggil Jokowi untuk dimintai masukannya terkait  perseteruan KPK dengan Polri. Mereka antara lain  Ketua MK Jimly Asshidiqie, mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana, Widodo Umar, ahli hukum Hikmahanto Juwana dan mantan Wakapolri Oegroseno.

Presiden meminta bila ada proses hukum yang dialami oleh anggota Polri maupun KPK agar dapat dilakukan secara jelas dan terbuka.

 “Saya ulang jangan ada kriminalisasi. Harus dibuat terang benderang, transparan proses hukumnya, Kasus hukum yang ada personel KPK dan Polri harus terang benderang dan transparan agar proses hukum berjalan dengan baik jangan ada intervensi dari siapapun,” katanya.

Jokowi meminta KPK dan Polri bahu membahu memerantas korupsi biarkan KPK bekerja dan Polri bekerja,tidak boleh ada yang merasa sok di atas hukum.

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya dan para tokoh yang diundangnya sepakat bahwa institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, termasuk institusi penegak hukum lainnya seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Menurut Kepala Negara, proses hukum baik di Polri maupun KPK harus berjalan baik jangan ada intervensi. “Saya tetap mengawasi dan mengawal,” ujarnya.
Presiden mengingatkan,KPK dan Polri harus bahu membahu memberantas korupsi. Ia meminta masyarakat agar membiarka KPK da Polri bekerja.

“Semuanya tidak boleh sok di atas hukum, keduanya harus membuktikan keduanya telah bertindak benar sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tutur Presiden Jokowi.

Di akhir keterangan pers itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar proses hukum yang terjadi di tubuh Polri maupun KPK harus terang benderang, transparan. “Jangan sampai ada kriminalisasi,” tegasnya.