Pengurus LPJK dan Asosiasi Profesi Audiensi dergan Gubernur
Audiensi pengurus LPJK dan asosiasi dengan Guberuur Lampung, (20/1). BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Gubernur M.Ridho Ficardo audensi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Dinas PU Bina Marga, PU Pengairan, PU...
teras lampung
| Audiensi pengurus LPJK dan asosiasi dengan Guberuur Lampung, (20/1). |
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Gubernur M.Ridho Ficardo audensi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Dinas PU Bina Marga, PU Pengairan, PU Cipta Karya, Kepala Litbang dan Staff Ahli. Audensi membahas peran LPJK dalam pembangunan di Provinsi Lampung .
Dalam audensi tersebut hadir 14 orang pengurus asosiasi jasa kontruksi dan jasa profesi, tim pembina jasa kuntruksi. LPJK Lampung , INKINDO, Gapensi, Kepala Litbang, dan staf ahli Gubernur Lampung.
Pada kesempatan itu Ketua LPJK Tubagus Ahmad Rifat memperkenalkan lembaganya kepada Guernur. Menurut Tubagus Rifat, LPJK terbentuk di tahun 2.000 beranggota
Asosiasi badan usaha (kontraktor. konsultan), asosiasi jasa konstruksi, .Gapensi. profesi ahli konstruksi, dan Persatuan Konsultan Indonesia.
Dia menjelaskan LPJK bertugas melakukan sertifikasi badan usaha, tenaga kontruksi,tenaga akhli, tenaga trampil. Melakukan pendidikan dan pelatihan pekerja konstruksi. Serta melakukan Litbang konstruksim Juga membantu sengketa konstruksi.
Ridat mengatakan, selama ini badan usaha yang sudah tersertifikasi sebanyak 820 perusahaan.Sertifikasi tenaga ahli di Provinsi Lampung masih kurang yaitu sekitar1.500 orang dan tenaga terampil sekitar 1.506 orang.
“Oleh karena itu, LPJK akan mensuport peran pembangunan konstruksi di Lampung baik tenaga ahli maupun terampil agar berkualitas. Pekerja konstruksi yang berkualitas dan bersertifikasi di Lampung masih kekurangan. Bahkan tenaga ahli baru 28%. Hal tersebut mengingat biaya pendidikan dan pelatihan cukup tinggi. Untuk tingkat trampil diperkirakan 1 juta sampai 1.5 juta. Tingkat Ahli 2 sampai 3 juta,” katanya.
Menghadapi pasar Asean 2016, menurut Rifat, jasa konstruksi termasuk bidang yang akan mendapatkan persaingan keras dari negara-negara ASEAN.
“Sementara itu, dari perguruan tinggi dalam satu tahun mencetak 200 orang dan belum bisa siap pakai, “ katanya.
Rifat mengatakan, masalah sertifikasi masih dirasa berat apabila dibiayai sendiri. Sedangkan sebagian perusahaan kecil tidak mampu membiayai sertifikasi.
Oleh karena itu, berharap soal pengupahan yang masuk APBD untuk konsultan disesuaikan dengan standar nasional.
Ketua Gapensi Lampung, Deswanda, mengatakan pengusaha yang tergabung dalam Gapensi tingkat menengah ķeatas sekitar 5%., sedangkan yang 95 % termasuk kelompok lemah.
“Oleh karena itu Gapensi memohon agar Pemprov menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi.
Juga meminta agar pembagian paket proyek di bagi bagi dalam paket kecil. Sehingga dapat membina perusahaan yang lemah,” kata dia.
Sementara itu Gubernur M.Ridho Ficardo berharap agar kualitas pekerjaan diharapakan bisa lebih baik dari tahun kemarin.”Dari keamanan mohon diperhatikan karena sering pelaksanaan proyek mengalami gangguan atau premaniame,” katanya.
