LKPj tahun 2022, DPRD Soroti Kabar Ajakan Duduki Rumah Dinas Bupati Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Sidang paripurna pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lampung Utara tahun 2022 selesai digelar, di gedung legislatif, Rabu (3/5/2023). Hasilnya, ‎pihak legislatif memberikan sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.

Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori itu dihadiri oleh Bupati Budi Utomo dan bawahannya. Sidang ini sendiri sempat molor hingga dua jam lamanya karena jumlah anggota DPRD yang hadir tak kunjung kuorum.

Dari sejumlah rekomendasi tersebut, rekomendasi mengenai kabar Sekretaris Daerah yang diduga sengaja memprovokasi pihak wartawan untuk menduduki rumah dinas bupati menjadi rekomendasi yang paling menyita perhatian peserta sidang paripurna.

“DPRD merekomendasi untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran pesan WhatsApp yang mengajak dan memprovokasi media untuk menduduki rumah dinas bupati yang disampaikan oleh saudara Sekretaris Daerah,” kata Sekretaris Panitia Kerja Badan Anggaran DPRD Lampung Utara, Tabrani Rajab dalam sidang paripurna.

Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Jika tidak terbukti benar, bupati layak untuk menyampaikan ke publik mengenai hal itu agar nama baik yang bersangkutan dapat pulih seperti sedia kala. Pun demikian sebaliknya.

“Bila itu tidak benar, saudara bupati wajib untuk memulihkan nama baik Sekretaris Daerah,” terangnya.

Adapun rekomendasi lainnya di antaranya adalah mengenai peningkatan honorarium tenaga pengajar wiyata bakti dan tenaga honorer yang terbilang masih sangat rendah, meminta pihak puskesmas dapat lebih mengoptimalkan pelanayan kesehatan.

Kemudian di bidang fisik, DPRD meminta pembangunan jalan dibarengi dengan pembangunan saluran drainase, dan segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak parah, serta melelang alat-alat berat yang tak lagi produktif.

Selanjutnya, untuk bidang sumber daya manusia, mereka meminta pihak eksekutif untuk memberhentikan sementara penerimaan PNS baru atau pindahan, dan juga mengevaluasi para pejabat yang dinilai tidak lagi produktif.

“Kami juga minta perangkat – perangkat daerah yang tidak maksimal dalam perolehan pendapatan asli daerah dapat segera dievaluasi,” kata dia.

Usai sidang paripurna, Wansori menuturkan, pelbagai rekomendasi yang diberikan tersebut semata-mata agar kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun sebelumnya tak lagi terulang. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih merasakan pelbagai program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Semoga di tahun mendatang, daerah yang kita cintai ini dapat lebih berkembang dan maju,” harapnya.