Kopi Sore: Uber dan Masalah Transportasi Kita

Mustafa Ismail*

Pemda DKI Jakarta itu seperti punya standar ganda: sepeda motor yang dilarang jadi angkutan umum dibiarkan. Sebaliknya, mobil-mobil rental yang dijadikan “taksi” berbasis aplikasi semisal Uber dilarang. Buat saya sebagai konsumsen, keduanya penting dan tidak perlu dilarang.Saya sering naik ojek berbasis aplikasi, juga sering naik mobil “sewaan” berbasis aplikasi.

Menolak salah satu atau kedua-duanya menunjukkan kita tidak siap dengan perubahan dan “zaman baru”. Harusnya kita cepat menyesuaikan dengan perubahan, bukan terjebak dalam “masa lalu”. Begitu pula aturan: juga harus selalu dievaluasi dan berubah sesuai zaman. Kita tidak bisa hidup di jaman sekarang dengan aturan yang “kadaluarsa” secara kontekstual.

Soal pajak, apa mobil dan perusahaan-perusahaan rental itu tidak bayar pajak? Mereka jelas bayar pajak. Apalagi, sebenarnya, yang jual jasa itu perusahaan rental, bukan Uber. Uber hanya menyediakan sistem dan aplikasi. Uber juga tdak menarik fee dari perusahaan rental. Justru Uber — menurut obrolan saya dengan banyak driver Uber dan pengelola rental — mensubsidi rental/driver mobil-mobil rental itu.

Atau ada unsur persaingan bisnis di balik pelarangan itu? Jika iya, itu menunjukkan pengelola bisnis transportasi yang merasa tersaingi juga tidak siap berkompetisi dengan perubahan. Mereka merasa nyaman dengan persaingan dan perubahan. Sebagai konsumen, saya lebih memilih layanan yang baik, nyaman, dan terjangkau.

Saya yakin layanan yang mahal — apalagi tidak nyaman — akan segera ditinggalkan konsumen. Teknologi memudahkan manusia dan menciptakan ragam layanan yang nyaman namun biayanya terjangkau. Usaha yang tidak siap bersaing, siap-siaplah menjadi fosil dan “masa lalu”. Karena itu, ayo bangun dan berubah, Jangan terlalu lama tidur.

Selamat sore…..

* Penyair dan pegiat budaya