Koalisi NGO: Komisi Hukum DPR tak Serius Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK

Pada Seenin, 14 Desember 2015 Komisi Hukum DPR mengadakan Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK Jilid IV. Dalam pantuan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ada sejumlah catatan terkait jalannya proses uji kelayakan dan kepatutan. Pertama, adanya perbedaan format uji kelayakan dan kepatutan pada calon masing-masing calon.

Dalam sesi pertanyaan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang pertama calon tidak diberikan waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Waktu dua jam hanya dihabiskan untuk anggota komisi menyampaikan pertanyaan.

Hal ini sangat berbeda dengan sesi kedua dimana calon diberikan kesempatan mempresentasikan gagasan dan adanya pendalaman dari anggota komisi yang mana calon memiliki kesempatan yang luas untuk menjawab pertanyaan anggota komisi hukum. Perbedaan tersebut tentu melahirkan perlakuan yang berbeda dan cenderung tidak adil. Perlakuan tidak adil dengan menguntungkan calon tertentu patut diduga merupakan kesengajaan untuk menempatkan calon tidak favorit dalam keadaan terjepit, dan memberikan keistimewaan pada kandidat favorit agar mendapatkan persepsi yang positif.

Kedua, ketidakseriusan komisi hukum DPR nampak jelas dari tak sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada calon. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III tidak menggali visi dan strategi yang ditawaran calon. Pertanyaan yang dilontarkan hanya berkisar revisi UU KPK dan sejumlah pertanyaan tidak substansial lainnya.

Ketiga, ketidakseriusan lainnya dapat dilihat dari jumlah anggota yang hadir. Tercatat jumlah yang hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak 100%. Dalam pantauan kami jumlah anggota yang hadir selalu berubah ubah. Ada sejumlah anggota yang meninggalkan ruang Uji Kelayakan dan Kepatutan sebelum seluruh proses selesai.

Dalam pantauan kami juga masih banyak anggota Komisi yang datang terlambat, padahal sesi Uji Kepatutan dan Kelayakan sudah dimulai. Selain itu tampak beberapa anggota yang tak memperhatikan pemaparan calon dan hanya berbicara dengan rekannya.

Ketidakseriusan Komisi Hukum dalam melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan tentu mengkhawatirkan. Dikhawatirkan hasil atau calon yang dipilih dari Uji Kelayakan dan Kepatutan yang tak serius juga menghasilkan pimpinan KPK yang tak serius memberantas korupsi.

Karenanya kami mendesak Komisi Hukum DPR untuk:

1. Lebih serius dalam melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pimpinan KPK.

2. Menggali visi  dan strategi calon untuk melihat kemampuan dan gagasan yang ditawarkan lima tahun ke depan.

Jakarta, 14 Desember 2015

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

ICW, Mappi, TI