Bappeda Bandarlampung Anggarkan Rp500 Juta untuk Memetakan Jaringan Jalan

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Untuk mendata  jaringan jalan di Kota Bandarlampun, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandarlampung  menganggarkan dana sebesar Rp  500 juta   dari anggaran total anggaran dinas tersebut yakni Rp 6.5 miliar tahun anggaran 2015.

Kepala Bidang Fisik  Bappeda Kota Bandarlampung Dirmansyah  mengatakan tahun anggaran 2015, Bappeda mendapatkan alokasi anggaran mencapai 6,5 miliar.Dana tersebut diperuntukan untuk enam bidang, diantaranya bidang ekonomi, fisik, sekretariat, dan program kegiatan perencanaan sosial.

Dijelaskannya, untuk bidang kegiatan fisik,  perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dianggarkan mencapai sebesar Rp  1.22 miliar, yang salahsatunya untuk inventarisir data jaringan jalan di Kota Bandar Lampung.

“Program inventarisir data jaringan jalan  yang kedua kali, karena tahun 2014  belum selesai, makanya dianggarkan lagi. Pendataan akan dilakukan untuk jalan lama maupun baru  yang belum terdata,” terang Dirmansyah saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kota.

Selain itu,sambungnya, nantinya melalui pendataan program ini Kota Bandar Lampung akan memiliki data base nama jalan untuk kepentingan pembangunan.

Anggota Komisi III Achmad Riza mengatakan, pihaknya  mendukung program inventarisir data jaringan jalan di Bandar Lampung, yang akan dibuat bappeda. Karena   program sangat bagus sebagai informasi  kota dan jalan di bandar Lampung secara utuh.

“Program ini bagus, karena akan memudahkan masyarakat dalam mengakses jaringan jalan melalui internet,”kata politikus Partai Gerindara itu.

Sementara dalam dengar pendapat tersebut,Sekretaris Komisi III Muhlas E Bastari menyoroti   Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (Musrenbang) yang diawali di tingkat RT serta  terkait pemetaan kemiskinan yang ada di Bandar Lampung.

“Harapan kami, dalam musrenbang itu ,bisa diwakili    sampai 10  orang, dengan perwakilan tokoh agama, masyrakat, dan pemuda. Sehingga   kebutuhan dan aspirasi masyarakat bisa diakomodir seluas-luasnya. Bukan seperti saat ini, yang di undang hanya orang itu-itu saja, akibatnya aspirasi tidak sampai,” kata Muchlas