Sekretaris BPKA Lampura: Penyesuaian DAU Bukan Pemotongan Anggaran

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampung Utara ‎membenarkan kabar akan adanya penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) di setiap daerah termasuk Lampung Utara pada tahun 2017 ini. Namun, penyesuaian besaran DAU ini tidak sama dengan pemotongan DAU seperti yang pernah terjadi di berbagai daerah di tahun 2106 silam.

“Kami sudah menghubungi pihak Kementerian Keuangan, memang betul ada rencana penyesuaian DAU di daerah termasuk Lampung Utara. Tapi, penyesuaian dimaksud bukanlah pemotongan seperti tahun lalu,” kata Sekretaris BPKA, Desyadi, di kantornya, Selasa (11‎/4/2017).

Rencana penyesuaian besaran DAU di Lampung Utara, terus dia lagi, ‎dikarenakan adanya pelimpahan Aparatur Sipil Negara/pegawai Dinas Perhubungan dan pelimpahan ASN Dinas Kehutanan ke Pemerintah Provinsi Lampung. Ditambah lagi, dengan pengangkatan 126 bidan sebagai ASN.

“Karena para pegawai Dinas Kehutanan sekarang sudah ditarik ke Provinsi dan ditambah dengan pengangkatan 126 bidan sebagai PNS, tentu, semua itu perlu penyesuaian DAU,” tuturnya.

Kendati demikian, Desyadi berharap, ‎rencana penyesuaian besaran DAU untuk daerahnya akan membuat besaran DAU Lampung Utara kian bertambah dan bukan sebaliknya, yakni berkurang. Mengingat ada ratusan bidan baru yang akan bertugas di wilayahnya.

“Harapannya, DAU kita bertambah, bukannya berkurang. Tapi, semua itu baru sebatas rencana karena masih akan dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan mendatang,” papar dia.

Meski optimistis rencana penyesuaian besaran tahun ini beda dengan pemotongan DAU seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah pusat, namun ia mengatakan, semua itu tetap kembali kepada kebijakan pemerintah pusat. Jika memang penyesuaian DAU itu sama dengan pemotongan maka dipastikan berbagai program pembangunan akan terkena imbas dari kebijakan tersebut.

“‎Kami optimistis penyesuaian ini beda dengan pemotongan. Kalau memang sama dengan pemotongan, tentu, sejumlah program pembangunan akan terkena dampaknya,” kata mantan Kepala Bidang Anggaran BPKA ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah meminta kabinetnya untuk mengetatkan anggaran.
Bahkan, mantan gubernur DKI Jakarta itu berencana memangkas dana alokasi umum (DAU) untuk masing – masing daerah termasuk Lampung di antaranya.

Adanya rencana pemangkasan DAU itu dibenarkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arsan Latif. Dia mengatakan, pemangkasan anggaran pemerintah daerah terjadi setiap tahunnya. Hal itu guna mengoptimalisasi anggaran untuk program kerja yang lebih prioritas.

”Termasuk pemangkasan DAU, itu rutin setiap tahunnya. Adapun persentase pemangkasan masih dirapatkan. Targetnya bulan ini ditetapkan dan terealisasi,” terangnya.

Dia melanjutkan, pemangkasan tersebut memang merupakan intruksi Presiden RI Joko Widodo untuk menghemat anggaran di tahun ini. Sehingga dalam menetapkan pemangkasan APBN dan mempengaruhi pada pemangkasan anggaran lainnya, perlu rapat intern di pemerintah pusat.

Senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyatmadji. Dia mengatakan, wacana pemangkasan DAU dan DAK benar adanya. Tetapi, saat ini masih menjadi pembahasan pemerintah. Sehingga belum dapat terungkap berapa persentase pemangkasan terhadap anggaran tersebut.‎