Kepala BKD Bandarlampung: Tenaga Honorer “Cleaning Service” Usulan Sekwan

Bandarlampung. Teraslampung.com–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandarlampung berjanji akan mengevaluasi jumlah tenaga honorer  yang ada di Bandarlampung, termasuk membeludaknya tenaga honorer  di Sekretariat DPRD Kota Bandarlampung yang SK- nya sebagai petugas kebersihan  (cleaning service).

“November dan Desember nanti akan kita lakukan evaluasi,” kata Kepala BKD Kota Bandarlampung M.Umar , usai rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS di Gedung DPRD setempat, Selasa (14/10).

M.Umar mengatakan terkait banyak jumlah tenaga honorer  di sekretariat DPRD menurut dia  terjadi karena adanya permintaan dari satuan kerja masing-masing termasuk sekretariat Dewan.

“Pemanfaatan tenaga honorer itu dari masing-masing satuan kerja. Tanyakan saja  ke Sekwan mengapa  banyak tenaga honorer  cleaning service di dewan Kota Bandarlampung,” jelasnya.

M.Umar menambahkan, untuk penempatan tenaga honorer  di sekretariat DPRD merupakan permintaan dari sekretariat dewan dan terkait penerbitan SK berdasarkan keputusan dari Walikota Bandarlampung Herman HN.

“Yang mengusulkan itu Sekwan, dan penerbitan SK atas dasar surat keputusan dari Walikota.Secara teknis  BKD hanya memproses SK tersebut. Semua itu  sekretariat dewan  yang mengatur,”ucapnya.

Sementara itu  Walikota Bandarlampung Herman HN saat di konfirmasi enggan untuk menjawab meskipun kepala BKD jelas menyatakan jika penerbitan SK tersebut atas dasar surat keputusan Walikota.

Terkait standar minimal jumlah cleaning service yang di butuhkan setiap dinasnya, Herman tidak dapat merinci secara pasti jumlah kebutuhan setiap gedung atau satuan kerja yang memelukan tenaga honorer khusus  untuk tenaga kebersihan.

 “Ya lihat suasana gedungnya ya, saya  enggak ngitung berapa ruangannya,”kata  Herman.

Disinggung banyaknya tenaga honorer yang di SK- kan sebagai cleaning service dan berijazah S1 bahkan S 2, Herman mengatakan hal itu bukan merupakan persoalan meskipun cleaning service tersebut berijazah sarjana.

“Ya itu urusan kamu,mau sarjana S1 kek atau S 10 kek,”singkatnya.

Sementara Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Kota Bandarlampung Nettylia Syukri ketika akan dikonfirmasi kembali menghindar dan enggan untuk memberikan keterangan.

Menurut salah satu stafnya,  tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi dengan alasan persoalan tenaga honorer di DPRD sudah diberitakan.

“Kata ibu untuk apa lagi dikonfirmasi , kan sudah diberitakan,”kata salah satu staf yang enggan disebutkan namanya.

Seperti diketahui jumlah tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kota Bandarlampung mencapai 60 orang dan rata-rata mereka mendapatkan SK sebagai petugas kebersihan. Namun,  dalam pelaksanaannya tidak satupun tenaga honorer yang bekerja sebagai petugas kebersihan (cleaning service)  karena  justru lebih banyak ditempatkan sebagai staf humas dan diperbantukan di komisi dan  fraksi-fraksi serta badan dalam Anggota Kelengkapan Dewan (AKD).

Anggota Komisi I Ali Yusuf Tabana ,  menduga hal itu dilakukan untuk mensiasati aturan pemerintah pusat yang tidak memperbolehkan menerima lagi  tenaga honorer  di setiap daerah kecuali tenaga penjaga malam, sopir dan cleaning service.

“Aturan di  pusat sudah jelas  bahwa  tidak boleh menambah lagi tenaga honorer kecuali tiga tenaga teknis itu.  Dan ini dilakukan  untuk mensiasati aturan pusat maka banyak tenaga honorer yang SK -nya cleaning service.  Walaupun yang bersih-bersih di sini tidak  ada, ya kita lihat sendiri keadaan dewan ini,”kata  Ali.

Dengan adanya tenaga honorer tersebut jelas berakibat dengan pembengkakkan anggaran sehingga membebani belanja langsung yang hanya terserap untuk membayar gaji tenaga honorer.

“Honor mereka berkisar antara  Rp 1 juta/bulan itu hanya di DPRD, Coba bayangkan dengan honorer di satker lain yang jumlah keseluruhan ada  2.000  orang lebih. Jadi, dalam satu bulan berapa miliar rupiah uang rakyat yang dibayarkan untuk belanja pegawai honorer,” jelasnya.

Rifki/Lina

Baca Juga: Wah, Banyak Sarjana Jadi Petugas ‘Cleaning Service’ di Kantor DPRD Bandar Lampung