Anggaran Minim, Pelayanan Disdukcapil Lampung Utara Hanya Jangkau Empat Kecamatan

Teraslampung.com, Kotabumi —Dikarenakan tidak ada anggaran, program administrasi kependudukan Lampung Utara hanya mampu menjangkau empat kecamatan. Empat kecamatan itu, yakni Kecamatan Abungsemuli, Tanjungraja, Bukitkemuning, dan Sungkai Selata...

Anggaran Minim, Pelayanan Disdukcapil Lampung Utara Hanya Jangkau Empat Kecamatan

Teraslampung.com, Kotabumi —Dikarenakan tidak ada anggaran, program administrasi kependudukan Lampung Utara hanya mampu menjangkau empat kecamatan. Empat kecamatan itu, yakni Kecamatan Abungsemuli, Tanjungraja, Bukitkemuning, dan Sungkai Selatan.

“Anggaran yang tersedia hanya mampu untuk keempat kecamatan dulu,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Utara, Maryadi, Senin (25/8/2025).

Menurut Maryadi, kebijakan ini terpaksa dilakukan untuk menyiasati ketidaksediaan anggaran. Sebab, untuk mencakup seluruh kecamatan, anggaran yang diperlukan bisa mencapai di atas Rp1 miliar. Lampung Utara sendiri memiliki empat titik untuk pelayanan tersebut.

“Biaya jaringan M2M dan jaringan komunikasi per kecamatan itu sebesar Rp4 juta per bulan,” terangnya.

Sebelumnya, pada April 2025, proses perekaman E-KTP kembali dipusatkan dipusatkan di Disdukcapil. Dengan kebijakan ini, praktis seluruh pelayanan perekaman E-KTP tak lagi dapat dilakukan di tingkat kecamatan. Penyebabnya, tak lain karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Efisiensi anggaran ini menyebabkan jaringan M2M dan jaringan komunikasi yang biasanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat menjadi tanggungan Pemerintah Daerah. Sayangnya, kondisi keuangan Pemkab Lampung Utara saat ini tidak memungkinkan.

“Biayanya sekitar Rp4 juta per bulan, sedangkan kita ada 24 titik pelayanan,” tutur dia.

Pemusatan kembali pelayanan seputar E-KTP ini jugalah yang membuat banyak warga yang belum dapat dilayani secara maksimal. Pihaknya hanya mampu melayani sekitar 100 orang per hari, sedangkan jumlah orang yang dilayani di atas jumlah tersebut dalam seharinya.

“Mau tidak mau terpaksa mereka harus kembali keesokan harinya kalau belum bisa dilayani,” katanya.

Meski begitu, Maryadi menperkirakan, kondisi ini tak akan berlangsung lama. Bupati Hamartoni telah menyetujui untuk mengalokasikan anggaran untuk biaya kedua jaringan yang diperlukan. Sembari menunggu hal itu terealisasi, pihaknya akan menyiasatinya dengan melakukan pelayanan keliling.

Feaby Handana